Berita

Politik

Kamrussamad: Pemberlakuan New Normal Secara Nasional Sangat Berbahaya

JUMAT, 29 MEI 2020 | 15:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi menyampaikan bahwa Kota Surabaya diprediksi bakal seperti wilayah Kota Wuhan di China jika penanganan Covid-19 tidak tepat dan hati-hati, terlebih akan diberlakukannya new normal.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengatakan, pemerintah harus memperhatikan lebih seksama sejumlah daerah yang memiliki tingkat atau kurva Covid-19 sebelum memberlakukan sistem new normal.

"Kalau mau diberlakukan new normal maka harus diberlakukan sistem zonasi, berdasarkan kurva kabupaten/kota maupun provinsi itu harus jelas, karena kalau diberlakukan secara nasional berbahaya sekali," ujar Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/5).


Politisi Gerindra ini menyatakan, sistem new normal akan berbahaya jika kurva penyebaran Covid-19 masih naik turun. Tidak akan pernah selesai jika penanganannya tidak maksimal, serta membuat investor asing kabur dari Indonesia.

"Kita di kurva W atau M itu bahaya sekali akhirnya apa dunia internasional tidak akan percaya bahwa Indonesia bisa keluar dari Covid-19, dan mempengaruhi investasi kita. Itu sudah pasti. Image global akan mempengaruhi, jika kita tidak bisa segera memgendalikan fundamental krisis, yaitu di bidang kesehatan," tegasnya.

Oleh karena, Kamrussamad mendesak pemerintah agar memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk memberlakukan sistem new normal.

"Karena case setiap daerah berbeda untuk pertumbuhan transmisi maupun penambahan pasien Covid-19 ini," imbuhnya.

"Pemerintah jangan main-main dengan konsep new normal ini. Ya bisa jadi kurvanya jadi M atau W kalau itu terjadi naudzubillah min dzalik, berbahaya sekali buat masa depan bangsa Indonesia," ucap Kamrussamad menambahkan.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya