Presiden Jokowi saat memperkenalkan Stafsus Milenial/Net
Politisi PKS Muhammad Nasir Djamil menyoroti desakan sejumlah pihak kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot beberapa menteri yang lelet dalam penanganan Covid-19.
Menurutnya, pada era pemerintahan SBY ada sebuah unit kerja yang membantu presiden untuk memonitoring kinerja para menteri. Unit tersebut bernama Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yang memberikan masukan dan saran kepada presiden.
"Nah ini kan enggak ada lagi, selama Presiden Jokowi kan enggak ada hilang itu," ujar anggota DPR ini kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/5).
Meski pada era SBY KP4 tidak masuk dalam struktur kementerian, namun dengan adanya unit tersebut bisa membantu presiden dalam mencatat kinerja para menterinya.
"Tapi maksud saya dengan tidak adanya itu, kek mana menilai menteri itu apakah menteri yang diekspos media dianggap sukses, jadi enggak ada lagi," paparnya.
Saat ini, kata Nasir, ada Sekretariat Kabinet yang turut membantu Presiden Joko Widodo memonitor para menterinya. Namun, dia meragukan catatan Setkab dalam memberi catatan kepada para menteri.
"Jadi ada Setkab, nah Setkab punya rekaman enggak soal kinerna menteri? Jadi akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada selera Presiden. Jadi ya tergantung selera Presiden, kalau presiden bilang bagus, kita bilang enggak bagus, ya tetap bagus dia," paparnya.
Politisi asal Aceh ini tidak mengetahui secara detil pada periode kedua Jokowi ini memiliki suatu bidang atau unit yang mengevaluasi kinerja menteri untuk memberikan masukan kepada presiden.
"Sehingga tidak
like or dislike paling tidak mengurangi subjektivitas dalam melakukan keputusan. Kita kan enggak tahu sekarang mana menterinya yang bagus atau tidak, akhirnya persepsi yang muncul, padahal belum tentu kinerjanya enggak bagus," tutup Nasir Djamil.
