Pandemik Covid-19 Harus Ditangani Dengan Pemerintahan Yang Baik

Beragamnya kondisi daerah di Indonesia, menuntut pemerintah untuk menjawab ketidakpastian yang dihadapi di masa wabah virus corona baru (Covid-19).

Salah satu hal penting dalam penanganan Covid-19 ialah direspons dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Tidak ada satu pun model penanganan Covid-19 yang bisa persis diaplikasikan di setiap daerah. Karena itu saya sepakat bila setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan strategi penanganan sesuai karakteristik tantangannya masing-masing," kata Lestari Moerdijat dalam diskusi daring bertema Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia, Rabu (27/5).

Menurut Rerie, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, menangani wabah Covid-19 harus kolaborasi dengan pemerintah pusat.

"Tata kelola yang komprehensif membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah," ujar Legislator Partai Nasdem itu.

Narasumber lainnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) berbagi pengalaman dalam menangani wabah Covid-19 di wilayahnya.

Menurut RK, dengan jumlah penduduk Jawa Barat lebih dari 50 juta orang dan setara dengan jumlah penduduk Korea Selatan dan besaran anggaran hanya 1 persen dari Korea Selatan, membutuhkan kesabaran dan kreativitas dalam mengendalikan Covid-19.

Cerita Emil -sapaan akrabnya-, pihaknya melakukan lima nilai kepemimpinan dalam menanggulangi Covid-19.

"Pertama kita harus proaktif. Sebelum pemerintah pusat melakukan test Covid-19, kami sudah melakukannya," ujar Emil.

Nilai berikutnya adalah transparan dalam menyajikan data, dasar pengambilan keputusan harus secara ilmiah, inovatif untuk memenuhi kelengkapan peralatan dan kolaboratif atau bekerjasama dengan banyak pihak untuk merealisasikan sejumlah langkah pengendalian Covid-19.

Dalam diskusi itu dimoderatori Luthfy Asyyaukanie, Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI itu digagas Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Bidang Kebijakan Publik.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang dihadiri 100 peserta itu, Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, Luthfi Mutty selaku Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Jurnalis Senior Saur Hutabarat dan Mohammad Subuh selaku Tenaga Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan.