Berita

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah membahas soal kemungkinan uji coba nuklir terkendali secara cepat untuk dijadikan alat tawar-menawar dengan Rusia dan China/Net

Dunia

AS Bersiap Gelar Uji Coba Nuklir Pertama Sejak 1992?

MINGGU, 24 MEI 2020 | 08:34 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pihak berwenang Amerika Serikat saat ini dikabarkan sedang mempertimbangkan soal kemungkinan melakukan uji coba nuklir "cepat". Hal ini akan menjadi alat tawar-menawar untuk berurusan dengan Rusia dan China.

Jika terealisasi, maka ini adalah kali pertama Amerika Serikat melakukan uji coba nuklir sejak hampir tiga dekade terakhir.

Kabar tersebut dibocorkan oleh seorang pejabat tinggi dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump anonim yang berbicara kepada Washington Post (Sabtu, 23/5).


Sumber tersebut mengatakan, usulan soal uji coba nuklir terkendali tengah menjadi pembahasan di atas meja.

Sumber-sumber lain yang dikutip oleh Washington Post menjelaskan, uji coba "cepat" nuklir tersebut diasumsikan akan berguna dalam membuat Rusia dan China menegosiasikan perjanjian trilateral yang berhubungan dengan senjata nuklir dengan Amerika Serikat.

Alasan lain di balik Amerika Serikat berencana melakukan uji coba nuklir pertama sejak tahun 1992 ini juga adalah tuduhan Amerika Serikat bahwa Rusia dan China telah melanjutkan pengujian amunisi nuklir hasil rendah.

Meski begitu, seperti dikabarkan Russia Today, belum ada bukti lebih lanjut soal tuduhan tersebut.

Sumber lain mengatakan, rencana uji coba nuklir itu sendiri semula tampaknya dijadwalkan pada 15 Mei lalu, namun akhirnya ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan karena banyak penolakan dari internal mereka.

"Masih ada beberapa profesional di ruangan itu yang mengatakan bahwa ini adalah ide yang mengerikan, terima kasih Tuhan," kata seorang pembantu kongres yang tidak disebutkan namanya.
Meski begitu, belum ada konfirmasi resmi dari pihak terkait mengenai kabar tersebut.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya