Berita

Muhammad Najib/RMOL

Muhammad Najib

Memprediksi Nasib Negara Palestina

MINGGU, 24 MEI 2020 | 01:17 WIB | OLEH: DR. MUHAMMAD NAJIB

MASA depan negara Palestina semakin tidak pasti. Israel melanjutkan agendanya dan semakin berani menggerus wilayah Palestina secara bertahap dan terus-menerus. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Secara umum ada dua faktor penyebab, yakni faktor internal dan eksternal Israel. Yang termasuk kategori faktor internal adalah menguatnya kelompok sayap Kanan secara politik. Kelompok ini dikendalikan oleh Likud dan partai-partai fundamentalis Yahudi yang sangat agresif yang menjadi koalisinya.

Tampilnya kekuatan ini mengendalikan negara Zionis yang didirikan tahun 1948 di atas wilayah Palestina yang berada di jantung negara-negara Arab, ditandai oleh munculnya partai Likud dengan tokohnya Benjamin Netanyahu sejak tahun 1996. Likud berhasil mengalahkan Partai Buruh yang berhaluan Kiri, yang mengendalikan Israel sejak berdirinya.


Benny Gantz yang mencoba menghentikan langkah kelompok garis keras ini, dengan cara mengkonsolidasi kekuatan politik kelompok Kiri dan Tengah, ternyata gagal setelah melalui pertarungan sengit dan panjang lewat pemilu yang diulang hingga tiga kali.

Gantz dengan partainya Biru-Putih kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Benjamin Netanyahu dengan partainya Likud dalam sebuah pemerintahan persatuan. Pencaplokan sebagian wilayah Tepi Barat merupakan bagian dari keputusan politik pemerintahan baru Israel yang didukung oleh koalisi besar. Dengan kata lain, Benny Gantz dan partainya Biru-Putih serta partai-partai lain yang berkoalisi telah mengikuti agenda Likud dan kelompok Kanan garis keras.

Faktor eksternal paling tidak ada dua. Pertama, faktor dukungan Amerika. Sejak naiknya Donald Trump menjadi orang nomor satu dan mengendalikan Gedung Putih, negara ini seakan selalu mengikuti kemauan Israel dengan mengabaikan semua perjanjian internasional terkait Israel-Palestina, termasuk mengabaikan sikap PBB.

Kedua, negara-negara Arab kuat seperti Mesir dan negara-negara Arab kaya di kawasan Teluk yang berpengaruh seperti Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab, ternyata bermain mata dengan Amerika dan Israel.

Walaupun tidak mendukung secara terbuka, akan tetapi juga tidak menentang kebijakan agresif Tel Aviv dan Washington. Dalam beberapa kasus bahkan seolah memberikan jalan bagi Tel Aviv dan Washington untuk merealiasikan berbagai kebijakannya yang sangat merugikan Palestina.

Negara-negara Arab yang bersikap tegas menolok agresivitas Israel yang didukung penuh Amerika hanya Yordania, Suriah, dan Qatar. Tiga negara ini tidak memiki kekuatan politik dan meliter yang memadai berhadapan dengan Israel.

Dalam situasi seperti ini Liga Arab yang beranggotakan 22 negara Arab tidak bersuara. Kalau toh nanti muncul suaranya, biasanya tidak diikuti tindakan nyata disebabkan fragmentasi internal yang sangat parah.

Begitu juga nasib organisasi negara-negara Muslim yang terhimpun dalam Organisasi Kerja Sama Islam  (OKI) atau OIC nasibnya setali tiga uang. Apalagi dua organisasi ini didominasi oleh Mesir dan Saudi Arabia. Secara simbolik Sekretariat Liga Arab berada di Kairo, sedangkan sekretariat OKI berada di Jeddah.

Beruntung ada negara-negara Muslim seperti Iran dan Turki yang memiki kekuatan politik dan militer yang mampu mengimbangi Israel. Bahkan jika tanpa dukungan Amerika, maka sulit Israel bisa mengalahkan Iran atau Turki.

Sebagai Presiden Palestina Mahmud Abbas telah memutuskan membatalkan semua perjanjian damai dengan Israel dan Amerika. Artinya perang besar di Timur Tengah  bisa meletus setiap saat.

Sikap Palestina seperti ini bisa dipahami, karena sikap Israel yang mau menang sendiri dan terus-menerus melanggar semua ketentuan dalam perjanjian damai yang dibuatnya dengan Palestina.

Apakah perang besar baru di Timur Tengah bisa dicegah? Kalau tidak kapan akan pecah, dan siapa saja yang akan terlibat? Tampaknya masih ditentukan oleh sejumlah faktor, khususnya sikap Uni Eropa, Rusia, dan China. Wallahualam.

Dr. Muhammad Najib

Pengamat Politik Islam dan Demokrasi

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya