Berita

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan, mengecam kebijakan pelonggaran operasional angkutan umum/Net

Politik

Longgarkan Angkutan Umum Di Tengah Pandemik, Pemerintah Khianati Perjuangan Melawan Covid-19

SELASA, 19 MEI 2020 | 12:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

RMOL. Kebijakan pemerintah yang melonggarkan pengoperasian angkutan umum di tengah pandemik telah meluluhlantakkan semangat perang melawan virus corona baru atau Covid-19.

Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan mengatakan, dengan dilonggarkannya pengoperasian angkutan umum membuktikan pemerintah tidak fokus dan konsisten melakukan pecegahan penyebaran dan penularan Covid-19.

"Ini sekaligus mengkhianati perjuangan sebagian besar masyarakat yang selama tiga bulan terakhir menghentikan aktivitasnya dan stay at home untuk menaati kebijakan dan imbauan pemerintah," ucap Edison melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/5).


ITW mengingatkan, pemerintah harusnya mengapresiasi partisipasi dan dukungan masyarakat untuk mensukseskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan mudik.

"Tetapi sebaliknya, kenapa pemerintah justru melonggarkan operasional transportasi angkutan umum?" geram Edison.

Seharusnya, di tengah penerapan PSBB dan larangan mudik, pemerintah lebih memperketat pembatasan aktivitas. Agar upaya pemutusan rantai penyebaran dan penularan Covid-19 lebih maksimal.

Selain sangat mengecewakan publik, kebijakan pemerintah tersebut juga dinilai berpotensi membuat penyebaran dan penularan Covid-19 semakin tidak terkendali.

Sehingga PSBB dan larangan mudik serta upaya-upaya lainnya hanya akan menguras anggaran tanpa hasil yang sesuai harapan.

"Kebijakan Pemerintah melonggarkan operasional transportasi angkutan umum dengan alasan untuk dukungan percepatan penanganan Covid-19, sangat tidak rasional," demikian Edison.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya