Berita

Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamlihah/Net

Politik

PPP: Tidak Perlu Cetak Uang Baru Untuk Selamatkan Ekonomi Indonesia

SELASA, 19 MEI 2020 | 10:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Mencetak uang baru tidak perlu dilakukan karena akan menyebabkan inflasi. Pemerintah disarankan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada UMKM, guna menyelamatkan perekonomian bangsa.

Demikian disampaikan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PPP, Syaifullah Tamlihah dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).

Jelas Syaifullah Tamlihah, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).


"Kebijakan yang diputuskan benar-benar mempunyai dampak positif untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Jika salah mengambil keputusan perekonomian Indonesia bisa terpuruk semakin dalam," ujar dia.

Menurut Syaifullah Tamlihah, salah satu kebijakan yang berpotensi memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional yakni adanya wacana Bank Indonesia untuk mencetak uang dalam jumlah besar yaitu Rp 600 triliun.

Politisi asal Kalimantan Selatan ini juga meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan terkait hal ini.

"Saya sebagai anggota Banggar mewanti-wanti pemerintah agar tidak terburu-buru mencetak uang dalam jumlah besar, sebab ini sangat berbahaya bagi perekonomian nasional. Pencetakan uang yang berlebihan tanpa underlying berpotensi munculnya krisis ekonomi baru, hiperinflasi yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 1965," tegasnya.

Pada tahun 1965, mencetak uang juga bertujuan menyelamatkan ekonomi yang tengah terpuruk, namun hal itu malah menyebabkan hiperinflasi yang sangat parah yang ujungnya berakibat kepada kejatuhan Presiden Soekarno.

"Hal ini harus dihindari," demikian Syaifullah Tamlihah.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya