Berita

Rizal Ramli dan Sri Mulyani Indrawati/Net

Bisnis

Rizal Ramli: Sering Meleset Dan Ngawur, Sri Mulyani Tidak Ada Malunya

SELASA, 19 MEI 2020 | 09:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ekonom senior, Dr. Rizal Ramli mengamini kritikan anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun yang menyebut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati gagal membuat prediksi akurat tentang indikator ekonomi yang penting.

Kata RR sapaan akrab Menko Prekonomian era Presiden Gus Dur ini, bukan kali ini saja, sudah bertahun-tahun "menkeu terbalik" itu meleset dan ngawur dalam melakukan perkiraan-perkiraan ekonomi.

Namun anehnya, meski sering tidak akurat, tapi Sri Mulyani tidak pernah mengaku bersalah dan merasa malu.


"Dari sejak tiga tahun yang lalu, perkiraan-perkiraan ekonomi Menkeu SMI sangat sering tidak akurat, meleset dan ngawur. Tapi ndak ada malunya," kara RR kepada redaksi, Selasa (19/5).

Misbakhun menilai SMI gagal membuat prediksi akurat tentang indikator ekonomi yang penting. Penilaiannya didasari pada kondisi riil tentang angka pertumbuhan ekonomi dan pelebaran angka defisit.

Menkeu dalam rapat dengan DPR pada 30 April 2020 menyampaikan pertumbuhan ekonomi kuartal I di kisaran 4,5 sampai 4,7 persen. Namun ternyata pada 5 Mei 2020, BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi kuartal I pada tingkat 2,97 persen.

Lalu, Menkeu menyampaikan kepada Komisi XI bahwa angka defisit dalam Peraturan Presiden No. 54/2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020 dipatok pada angka 5,07 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Namun, saat jumpa pers secara virtual pada Senin sore kemarin, Menkeu mengumumkan bahwa ada pelebaran defisit APBN menjadi 6,27 persen. Jadi defisitnya melonjak dari Rp 852,9 triliun menjadi sekitar Rp 1.028,5 triliun.

Oleh karena itu, Misbakhun, politisi Partai Golkear itu menganggap Menkeu gagal membuat prediksi yang tepat. Dan dia khawatir, Presiden Joko Widodo akan menanggung efek dari kesalahan Menkeu dalam merumuskan kebijakan.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya