Komunikasi Pemerintah Buruk, Wajar Jalanan Dan Tempat Umum Kembali Ramai

Pernyataan pemerintah di saat wabah Covid-19 dirasa membingungkan bagi publik. Di satu sisi pemerintah sempat mendengung-dengungkan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi kemarin Presiden Joko Widodo membantah telah melakukan pelonggaran tersebut.

Adapun kebijakan pelonggaran PSBB yang sampai ke telinga publik antara lain mengenai diizinkannya pemuda di bawah 45 tahun untuk bekerja kembali dan kembali beroperasinya transportasi massal.

"Kondisi ini perlihatkan buruknya komunikasi kebijakan pemerintah, keberadaan para ahli komunikasi di Istana perlu diragukan peran dan fungsinya," ucap dosen komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).

Kebijakan yang simpang siur dan tidak satu komando itu, kata Dedi, justru menjadi malapetaka. Sebab, masyarakat akan tidak acuh lagi pada pernyataan pemerintah dan tidak patuh lagi menjalani PSBB.

“Jadi jika ada kerumunan warga di jalanan, di simpul transportasi umum itu wajar. Jjelas itu imbas statemen elit yang tidak dapat dipercaya," tegas Dedi.

Bahkan, kata Dedi, Presiden Jokowi akan semakin tersudut jika semua statemennya ditafsir berbeda oleh para pembantu di kabinet.

"Citra presiden yang tidak sanggup mengelola komunikasi bisa memperburuk reputasi kepala negara," pungkas Dedi.