Berita

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penangangan Covid-19 Letnan Jenderal Doni Monardo/Net

Politik

Agar Tidak Membingungkan, Urusan Covid-19 Baiknya Satu Pintu Di Gugus Tugas

SELASA, 19 MEI 2020 | 08:14 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pernyataan para pejabat selama wabah Covid-19 seperti membingungkan bagi publik. Pernyataan yang ditangkap publik kadang dianggap berseberangan dengan pernyataan pejabat lainnya.

Teranyar, publik dibingungkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan bahwa pemerintah belum melakukan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Padahal sebelumnya, para menteri gencar mengurai urgensi dan apa saja pelonggaran yang akan dilakukan kementerian masing-masing.


Demi mencerahkan informasi publik, pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran menyarankan agar disampaikan satu pintu, yaitu lewat Gugus Tugas yang dipimpin Letjen Doni Monardo.

"Untuk urusan Covid-19 serahkan sepenuhnya kepada Gugus Tugas dalam mengeksekusi komunikasi kebijakan kepada publik," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).

Sementara menanggapi penegasan Jokowi bahwa Indonesia belum melonggarkan PSBB, Andi Yusran menilai hal itu sebatas cuci tangan dari sebuah kasus. Dalam hal ini, kasus penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta saat kali pertama moda transportasi udara dibuka kembali.

"Jokowi ingin “cuci tangan” dalam kasus gagalnya penerapan physical distancing ketika membludaknya calon penumpang angkutan udara di Bandara Soetta baru-baru ini," tegasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya