Berita

CEO Ryanair, Michael O'Leary menilai bahwa rencana kebijakan karantina bagi pengunjung internasional tidak dapat diterapkan/Net

Global

Bos Maskapai Ryanair Ejek Rencana Karantina Pengunjung Internasional Di Inggris Bodoh

SELASA, 19 MEI 2020 | 00:32 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Rencana pemerintah Inggris untuk memberlakukan karantina selama 14 hari pada pengunjung internasional yang datang ke negara tersebut merupakan tindakan bodoh dan tidak dapat diterapkan. Begitu kata CEO salah satu maskapai besar di benua Eropa, Ryanair, Michael O'Leary pada Senin (18/5).

Menurutnya, pemerintah Inggris telah salah mengelola krisis akibat pandemi virus corona atau Covid-19 selama beberapa waktu terakhir.

Rencana terbaru pemerintah Inggris untuk memaksakan karantina 14 hari pada pengunjung internasional tertentu dianggap O'Leary menambah buruk situasi.


Dalam rencana itu pengunjung internasional diharuskan melakukan karantina selama 14 hari. Namun ada pengecualian bagi pengunjung yang datang dari Irlandia dan Perancis.

"Ketika pemerintah menempatkan lebih banyak daging di tulang-tulang dari lockdown 14 hari yang tidak dapat dilaksanakan, tidak dikelola dan tidak dapat dipecahkan, orang-orang hanya akan mengabaikan sesuatu yang sangat rusak," kata O'Leary kepada radio BBC.

"Apa yang kami coba untuk dorong pada pemerintah Inggris dalam panggilan langsung kami dengan mereka adalah, mari kita memiliki beberapa tindakan efektif seperti masker wajah," sambungnya.

Di sisi lain, seperti dikabarkan BBC, rencana karantina itu sendiri akan dapat mengancam rencana Ryanair untuk memulihkan 40 persen penerbangannya mulai Juli mendatang,

Banyak pelancong yang akan enggan untuk terbang jika mereka perlu menghabiskan waktu dalam isolasi setelah mendarat di negara itu.

Menurut O'Leary, kebijakan tersebut sangat aneh, karena penggua transportasi lainnya tidak terkena peraturan tersebut.

"Pemerintah ini memberi tahu kami bahwa Anda tidak dapat terbang kecuali jika Anda mengisolasi selama 14 hari, namun Anda dapat pergi ke London Underground, Anda tidak perlu mengisolasi selama 14 hari. Tidak ada dasar dalam sains," tambahnya.

London Underground yang dimaksud O'Leary merujuk pada jaringan angkutan cepat listrik yang melayani daerah kota London dan kawasan London Raya.

Lebih lanjut, O'Leary juga mengatakan, daripada menerapkan aturan karantina, ada baiknya pemerintah Inggris mendorong penggunaan maker. Menurutnya, ada konsensus yang cukup bahwa memakai masker wajah efektif dalam menekan penyebaran virus corona. Dia juga menilai bahwa masker adalah satu-satunya cara untuk memungkinkan orang menggunakan transportasi massal dengan aman, termasuk kereta komuter dan pesawat.

"Tanpa orang-orang yang bepergian, Anda tidak dapat memulai kembali ekonomi ini," tekannya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya