Berita

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto/RMOL

Politik

SOP Sosial Ekonomi Sedang Digodok Pemerintah Untuk Hadapi The New Normal

SELASA, 19 MEI 2020 | 00:10 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Standar operasional prosedur (SOP) dalam berkegiatan di tengah pandemik Covid-19 sedang dipersiapkan pemerintah, mulai dari bidang industri hingga kegiatan peribadatan. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa tetap hidup secara normal meski dihantam pandemik virus corona baru.

“Jadi akan ada normal baru atau standar baru untuk berkegiatan. Sebagai contoh di kawasan industri, sudah ada surat edaran yang juga di-clearing atau sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Satgas Covid-19. Begitu pun sektor-sektor lain seperti pendidikan, restoran, akomodasi, kegiatan-kegiatan peribadahan, dan sektor-sektor transportasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama presiden, Senin (18/5).

Secara keseluruhan, konsep kebijakan masih akan dibahas secara lebih rinci dan teknisnya akan dikaji secara komprehensif.


“Nanti kalau sudah tuntas dengan kajian dari segi daerah, kesehatan, kesiapan kementerian/lembaga dan lain-lain, baru nanti kami akan menyampaikan tahapan-tahapan terkait dengan waktu yang tepat dan tetap sesuai dengan protokol Covid-19. Tentunya juga memerlukan kedisplinan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar ini berpandangan bahwa Indonesia harus segera mempunyai kebijakan exit-strategy yang bisa memulihkan ekonomi nasional, dikarenakan menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, pekerja Indonesia banyak yang berada di sektor informal,yaitu sebesar 55,7% atau 70,5 juta orang.

“Pekerja informal di perkotaan sebanyak 30,5 juta orang dan di perdesaan sebanyak 40 juta orang,” tutupnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya