Berita

Nasir Djamil pertanyakan maksud pemerintah untuk berdamai dengan virus corona/Net

Politik

Soal Berdamai Dengan Covid-19, Politikus PKS: Vaksin Corona Adalah Disiplin

SENIN, 18 MEI 2020 | 11:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta tidak membuat bingung masyarakat dengan istilah  berdamai dengan virus Corona baru atau Covid-19. Pasalnya, hidup berdampingan dengan virus atau disebut 'New Normal' justru membuat masyarakat semakin bertanya-tanya.  

Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, saat berbincang dengannya Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (18/5).

"Karena itu, agar publik tidak bingung dan dinilai mengalihkan perhatian publik terhadap usaha pemerintah menuntaskan Covid-19," ujar Nasir Djamil.


Atas dasar itu, politikus PKS ini meminta pemerintah menjelaskan secara detail dan ketat tentang wacana berdamai dengan Covid-19 agar masyarakat tetap mendapat perlindungan dari negara.
 
"Presiden harus menjelaskan apa maksud berdamai dengan Covid-19 itu? Jangan lagi membuat bingung publik, rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah," tegasnya.

Menurut Nasir Djamil, alasan pemerintah adalah karena vaksin Covid-19 belum ditemukan organisasi kesehatan dunia (WHO), lantas meminta warganya untuk berdamai dengan virus mematikan itu.

"Disiplin itu adalah vaksin dan obat mujarab menghilangkan virus corona. Kalau maksud berdamai itu kita tidak disiplin maka pandemik ini belum tentu berakhir tahun 2020," tuturnya.

"Kalau berdamai itu apakah artinya kita mengalah? Di mana posisi negara agar bisa melindungi warganya? Kalau berdamai itu artinya kita diminta untuk melakukan aktivitas seperti keadaan normal (New Normal) apa kata dunia?" imbuhnya menegaskan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya