Berita

RUPST memilih Direksi dan Komisaris PT PGN Tbk/Ist

Bisnis

Ditunjuk Jadi Dirut PT PGN, Suko Hartono Akan Perkuat Peran Sub Holding Gas

SABTU, 16 MEI 2020 | 00:13 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) Jumat (15/05). Perusahaan Gas pelat merah itu memutuskan menunjuk Suko Hartono sebagai Direktur Utama.

Selain itu Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar didaulat menjadi Komisaris Utama.

"Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) pada hari ini, Pertamina selaku pemegang surat kuasa dari Kementerian BUMN atas PT PGN Tbk mengusulkan perubahan pengurus perseroan," demikian keterangan tertulis, Jumat (15/5).


Direktur Utama PGN yang baru ditetapkan Suko Hartono menyampaikan, akan menjalankan Peraturan Menteri (Permen) ESDM 8/2020 tentang Cara Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri.

Hal itu sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden 40/2016. Targetnta untuk memperkuat daya saing industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sesuai ketentuan, harga gas industri tertentu ditetapkan sebesar USD 6 per MMBTU di plant gate.

"Diharapkan dengan tumbuhnya industri hilir akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan negara," ungkapnya.

Suko juga memastikan akan memperkuat peran sub holding gas. Komitmen itu akan menjadi pekerjaan rumah utama direksi dalam jangka pendek. Tujuannya untuk menurunkan biaya operasi yaitu salah satunya dengan cara integrasi dan optimalisasi aset PGN Pertagas.

“PGN akan melaksanakan efisiensi untuk menurunkan biaya operasi, salah satu upayanya adalah dengan integrasi infrastruktur dalam sub holding gas seperti integrasi pipa transmisi SSJW maupun dengan pipa Pertagas Jawa Barat yang sudah menjadi keluarga besar sub holding gas," ungkapnya.

Selanjutnya, dalam jangka menengah panjang, efisiensi akan dilaksanakan dengan melakukan penggabungan dan integrasi usaha sejenis di dalam sub holding gas.

Dalam RUPST juga disahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun buku 2019, serta memutuskan untuk membagikan deviden tahun buku 2019 sebesar Rp 1.007.477.080.625,76 atau Rp 41,56 per lembar saham kepada Pemerintah dan Pemegang Saham.

Berikut ini susunan Direksi dan Komisaris hasil RUPST pada Jumat (15/5):

Susunan Komisaris

Komisaris Utama         : Arcandra Tahar
Komisaris         : Luky Alfirman
Komisaris            : Warih Sadono
Komisaris Independen    : Paiman Rahardjo
Komisaris Independen    : Christian H. Siboro
Komisaris Independen     : Kiswodarmawan

Susunan Direksi

Direktur Utama                     : Suko Hartono
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis     : Syahrial Mukhtar
Direktur Infrastruktur dan Teknologi         : Redy Ferryanto
Direktur Komersial                 : Fariz Azis
Direktur Keuangan                 : Arie Nobielta Kaban
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum    : Beni Syarif Hidayat.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya