Berita

Penumbang padati Terminal 2 Bandara Soetta/Net

Nusantara

Bandara Ramai, Pengamat Aviasi: Pelonggaran Transportasi Dianggap Seperti Ada Celah Mudik

KAMIS, 14 MEI 2020 | 12:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng dipadati oleh ribuan penumpang, Kamis pagi (14/5). Mereka bepergian lantaran pemerintah memberikan kelonggaran dengan membuka sejumlah moda transportasi.

Padahal, kata pengamat aviasi, Arista Atmadjati, peraturan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang memberikan kelonggaran membuka transportasi hanya untuk orang tertentu, seperti TNI, Polri serta tim medis.

"Yang boleh pergi kan harusnya orang-orang tertentu, tapi itu aturan kan sulit dipahami oleh awam di lapangan, atau awam ini menganggap seperti ada celah mudik," ujar Arista kepada Kantor Beirta Politik RMOL, Kamis (14/5).


Dia menambahkan dalam foto yang tersebar di sosial media yang menunjukkan ribuan orang antri di Terminal 2 Bandara Soetta, maka diyakini masyarakat berbondong-bondong untuk mudik, bukan pejabat yang sedang berdinas.

"Kalau melihat foto itu di T2 saya enggak yakin mereka sedang dinas. Akhirnya yang bisa jadi cari akal rekayasa surat jalan dan lain-lainnya," tambahnya.

Arista meminta pemerintah untuk memberikan sanksi tegas baik kepada maskapai penerbangan yang membuka jalur penerbangan hingga mengundang warga yang membludak, dan juga masyarakat yang bandel.

"Pemerintah harus ada law enforcement, maskapai itu isi maksimal 50 persen. Dan yang rekayasa surat, kalau perlu kena pidana atau denda tinggi sekali. Untuk maskapai, sampai dengan pembekuan rute yang dia langgar, misalnya full passenger dari Jakarta ke Yogyakarta rute itu yang dibekukan," tandasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya