Berita

Menko Bidang Perekonomian. Airlangga Hartarto/Net

Politik

Masyarakat Diminta Berdamai Dengan Covid-19, Begini Penjelasan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto

KAMIS, 14 MEI 2020 | 04:19 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah meminta masyarakat untuk menerapkan protokol new normal dan mampu berdamai dengan Covid-19 untuk segera membangkitkan gairah ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan model new normal yang harus dijalani masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19 ini.

"Pertama kita melihat ke depan ini perlu ada protokol baru, terutama pada saat di luar rumah. Jadi standar harus keluar pake masker, itu sudah menjadi kewajiban, sampai vaksin ditemukan," ujar Menko Airlangga dalam dialog di TVRI Nasional membahas stimulus pemulihan perekonomian, Rabu (13/5).


Selain itu, the new normal yakni penerapan social distancing dan physichal distancing yang harus dijaga dengan baik oleh masyarakat guna memutus mata rantai Covid-19.

"Jadi, kalau ke tempat umum atau di mall atau di tempat keramaian harus tetap dibatasi. Kemudian masalah cuci tangan itu harus sering dilakukan dan itu harus menjadi protokol di manapun dan kapanpun," jelasnya.

Berdamai dengan Covid-19, kata Airlangga, masyarakat diminta untuk menjaga kesehatan.

Dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi milik pemerintah, masyarakat bisa mendeteksi secara mandiri orang dalam pemantauan terjangkit Covid-19 dan termonitor langsung oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

"Di tempat publik perlu disiapkan pengetesan, sterilisasi, sanitizer, seluruh praktik itu harus dijalankan di manapun," katanya.

Jika bekerja di pabrik, lanjut Ketua Umum Partai Golkar ini, jarak perlu diperlonggar terutama pada industri padat karya. Kemudian, dibuat protokol di kawasan industri misalnya mereka bekerja yang punya potensi panas tinggi, bisa di rapid test atau PCR.

"Sehingga dengan demikian ada pemisahan-pemisahan dan di masing-masing wilayah ada rumah sakit rujukan," tutupnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya