Berita

Eriko Sotarduga usulkan Badan Kedaulatan Pangan untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri/Net

Politik

Gelombang Kedua Covid-19 Masih Mengintai, PDIP Ingatkan Pemerintah Tak Abai Terhadap Ancaman Pangan

SELASA, 12 MEI 2020 | 11:20 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga, mengingatkan pemerintah agar tidak abai terhadap ancaman pangan yang bisa melanda seluruh dunia, terlebih jika terjadi second wave atau gelombang kedua penyebaran pandemik Covid-19.

“Terus terang saya khawatir akan ancaman ini, jika tidak serius kerjaan kita bisa tidak tuntas mengakhiri pandemik ini. Oleh karenanya saya terus mengingatkan pemerintah untuk segera menegakkan kedaulatan pangan,” ujar Eriko kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (12/5).

Pimpinan DPP PDI Perjuangan itu mengutarakan, sektor yang paling penting saat ini adalah sektor konsumsi. Sebab, saat ini terjadinya perubahan harga beberapa komoditas yang cukup signifikan.


Menurut laporan BI, saat ini penyumbang utama deflasi pada periode laporan antara lain berasal dari komoditas telur ayam ras -0,08 persen, bawang putih -0,04 persen, cabai merah -0,03 persen, dan cabai rawit -0,03 persen.

“Jangan sampai rantai distribusi ini terganggu cukup parah sehingga merugikan mereka. Bagaimana jika mereka sudah tidak mau memproduksi lagi? Tentu kita tidak berharap demikian, karena hal itu dapat menyebabkan inflasi,” tegasnya.

Eriko kemudian mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk Badan Kedaulatan Pangan yang bisa menjadi lembaga pengontrol pasokan dan distribusi pangan dari hasil alam dalam negeri.

“Tentu dibutuhkan data yang tepat dan keseriusan pemerintah dalam hal ini untuk menjaga distribusi pangan kita agar tetap terjaga. Dengan menegakkan kedaulatan pangan di seluruh negeri diharapkan konsumsi masyarakat tetap terjaga sampai pandemik ini berlalu,” tandasnya.  

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya