Berita

Ilustrasi TKA China/Net

Publika

Pengkhianat Negara Hukum Gantung

MINGGU, 10 MEI 2020 | 14:36 WIB

SERUAN MUI se-Indonesia untuk mewaspadai tenaga kerja asing, khususnya TKA China perlu mendapat apresiasi. Ini menjadi aspirasi masyarakat pada umumnya yang khawatir atas mengalirnya dengan deras dan bebas TKA China ke Indonesia.

Wabah virus corona belum reda dan negara China adalah sumber dari malapetaka.

Memang kebijakan pemerintahan negara pimpinan Presiden Jokowi ini payah dan membingungkan. Seakan semua tanpa perencanaan dan kendali. Bisa-bisanya membuka pintu masuk selebar-lebarnya bagi TKA China ke negeri kita. Atau memang ada oknum pejabat di pemerintahan yang menjadi pembuka gerbang bagi masuknya WNA China?

Menarik seruan MUI se-Indonesia tentang perlunya pemimpin negara baik pusat maupun daerah untuk mengedepankan rasa nasionalisme dan patriotisme.

"Mendesak kepada presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati dan para Walikota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap serta semangat nasionalisme dan patriotisme dalam memimpin negeri tercinta Indonesia, sehingga NKRI tetap utuh, maju dan bersatu selama-lamanya".

Tadzikrah ulama tentang rasa nasionalisme dan patriotisme patut diperhatikan khususnya oleh para pejabat negara. Jika kemerosotan rasa nasionalisme ini terjadi pada masyarakat atau rakyat, maka pemerintah dapat dengan mudah mengadakan kegiatan pembinaan baik melalui penataran, sosialisasi, penyuluhan atau apapun nama dan bentuknya. Masyarakat mudah untuk diarahkan dengan program nyata dan berdaya guna.

Persoalan berat adalah jika ternyata justru pengelola negara itu yang merosot rasa nasionalisme dan patriotismenya. Negara bisa "dijual" atau "digadaikan" kepada negara asing. Ini berbahaya dan tak bisa ditoleransi. Pengaruh kekuasaan itu luar biasa besar terhadap dampaknya. Rakyat dan bangsa Indonesia bisa terjajah kembali.

Asing dapat menguasai bersama dengan penguasa yang menjadi kolaboratornya. Meskipun terkadang dibingkai dengan dalih "mulia" seperti investasi, hubungan baik, atau bantuan luar negeri. Sama saja.

Masalahnya bukan sekadar TKA China tapi ekonomi pribumi yang sudah lama dikuasai oleh etnis China. Bahkan kini sudah bergeser ke ranah politik berupa kerja sama erat dengan Pemerintah Komunis China. Presiden dan jajaran Pemerintahannya terkesan sudah tergantung pada Negara China.

Jika nasionalisme dan patriotisme para pengelola negara ini merosot bahkan hilang, maka berbahaya sekali bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Tak cukup dengan penataran atau berbagai bentuk penyadaran lagi.

Hal seperti ini sudah harus dengan sikap yang jelas dan tegas, baik dengan interpelasi parlemen ataupun langsung pelengseran atau penggantian.
 
Bagi pejabat pengkhianat yang berperan dalam "menjual" atau "menggadaikan" negara Indonesia sepatutnya juga untuk dihukum mati. Siapapun mereka. Bila hukum tembak dianggap terlalu menyenangkan perlu dipertimbangkan pengaturan baru untuk hukum gantung. Agar ada efek jera.

Nasionalisme dan patriotisme harus dimiliki oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya bagi mereka yang diberi amanat untuk menjadi penyelenggara negara.

Majelis UIama Indonesia (MUI) telah memberi landasan spiritual dan memberi peringatan istimewa.

Ahsantum Yaa Kyai. Barokallahu Fiikum.

M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya