Berita

Ilustrasi TKA China/Net

Publika

Pengkhianat Negara Hukum Gantung

MINGGU, 10 MEI 2020 | 14:36 WIB

SERUAN MUI se-Indonesia untuk mewaspadai tenaga kerja asing, khususnya TKA China perlu mendapat apresiasi. Ini menjadi aspirasi masyarakat pada umumnya yang khawatir atas mengalirnya dengan deras dan bebas TKA China ke Indonesia.

Wabah virus corona belum reda dan negara China adalah sumber dari malapetaka.

Memang kebijakan pemerintahan negara pimpinan Presiden Jokowi ini payah dan membingungkan. Seakan semua tanpa perencanaan dan kendali. Bisa-bisanya membuka pintu masuk selebar-lebarnya bagi TKA China ke negeri kita. Atau memang ada oknum pejabat di pemerintahan yang menjadi pembuka gerbang bagi masuknya WNA China?


Menarik seruan MUI se-Indonesia tentang perlunya pemimpin negara baik pusat maupun daerah untuk mengedepankan rasa nasionalisme dan patriotisme.

"Mendesak kepada presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati dan para Walikota se-Indonesia untuk senantiasa mengedepankan sikap serta semangat nasionalisme dan patriotisme dalam memimpin negeri tercinta Indonesia, sehingga NKRI tetap utuh, maju dan bersatu selama-lamanya".

Tadzikrah ulama tentang rasa nasionalisme dan patriotisme patut diperhatikan khususnya oleh para pejabat negara. Jika kemerosotan rasa nasionalisme ini terjadi pada masyarakat atau rakyat, maka pemerintah dapat dengan mudah mengadakan kegiatan pembinaan baik melalui penataran, sosialisasi, penyuluhan atau apapun nama dan bentuknya. Masyarakat mudah untuk diarahkan dengan program nyata dan berdaya guna.

Persoalan berat adalah jika ternyata justru pengelola negara itu yang merosot rasa nasionalisme dan patriotismenya. Negara bisa "dijual" atau "digadaikan" kepada negara asing. Ini berbahaya dan tak bisa ditoleransi. Pengaruh kekuasaan itu luar biasa besar terhadap dampaknya. Rakyat dan bangsa Indonesia bisa terjajah kembali.

Asing dapat menguasai bersama dengan penguasa yang menjadi kolaboratornya. Meskipun terkadang dibingkai dengan dalih "mulia" seperti investasi, hubungan baik, atau bantuan luar negeri. Sama saja.

Masalahnya bukan sekadar TKA China tapi ekonomi pribumi yang sudah lama dikuasai oleh etnis China. Bahkan kini sudah bergeser ke ranah politik berupa kerja sama erat dengan Pemerintah Komunis China. Presiden dan jajaran Pemerintahannya terkesan sudah tergantung pada Negara China.

Jika nasionalisme dan patriotisme para pengelola negara ini merosot bahkan hilang, maka berbahaya sekali bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Tak cukup dengan penataran atau berbagai bentuk penyadaran lagi.

Hal seperti ini sudah harus dengan sikap yang jelas dan tegas, baik dengan interpelasi parlemen ataupun langsung pelengseran atau penggantian.
 
Bagi pejabat pengkhianat yang berperan dalam "menjual" atau "menggadaikan" negara Indonesia sepatutnya juga untuk dihukum mati. Siapapun mereka. Bila hukum tembak dianggap terlalu menyenangkan perlu dipertimbangkan pengaturan baru untuk hukum gantung. Agar ada efek jera.

Nasionalisme dan patriotisme harus dimiliki oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, khususnya bagi mereka yang diberi amanat untuk menjadi penyelenggara negara.

Majelis UIama Indonesia (MUI) telah memberi landasan spiritual dan memberi peringatan istimewa.

Ahsantum Yaa Kyai. Barokallahu Fiikum.

M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya