Cetak Uang Baru Ditolak, Gerindra: Yang Desak Gubernur BI Perlu Dipertanyakan

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menolak usulan Badan Anggaran DPR yang mendesak untuk melakukan cetak uang sebesar Rp. 600 triliun guna pemulihan ekonomi paska wabah Covid-19. Langkah tersebut diacungi jempol oleh sejumlah ekonom.

Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad menyampaikan saat ini BI sudah menjalankan skenario operasi moneter dan menjaga stabilitas inflasi dengan baik.

"Kita bisa potret pengendalian stabilitas nilai tukar rupiah relatif terkendali," ujar Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/5).

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan langkah Gubernur BI dengan sikap prudensial, menjaga tata kelola keuangan dengan baik, transparan dan akuntabilotas sudah tepat dengan memprioritaskan dukungan pembiayaan umum APBN di atas rata-rata.

"Dengan pembelian SBN di Pasar Perdana berdasarkan praktik umum dan melalui mekanisme pasar secara wajar. Dengan fokus penggunaan alokasi untuk pembiayaan kesehatan dan jaring pengaman sosial," katanya.

Selain itu, tambah Kamrussamad, keputusan BI dalam pembelian SUN/SBSN di pasar perdana maksimal 25 persen dari target lelang maksimun dan maksimum 30 persen untuk SBSN saat ini sudah sesuai prinsip prudent.

Disinggung mengenai desakan Banggar DPR agar BI mencetak uang baru, Kamrussamad justru mempertanyakan usulan tersebut.

"Sejumlah pihak yang mendesak BI mencetak uang dengan argumentasi pemulihan ekonomi nasional patut dipertanyakan, karena konsep pemulihan ekonomi nasional (PEN) belum pernah dipaparkan pemerintah ke DPR," tuturnya.

"Sehingga kita perlu mendapatkan gambaran asumsi makro, berapa besar kerusakan ekonomi akibat Covid-19, yang harus dipulihkan kembali dan berapa lama serta bagaimana mekanismenya serta bentuk programnya seperti apa saja," tandas Kamrussamad menambahkan.