Berita

Menko PMK, Muhadjir Effendy/Net

Politik

Agar Tidak Tumpang Tindih, Menko PMK Minta Anies Dan Mensos Perbaiki Data Penerima Bansos

SELASA, 05 MEI 2020 | 11:48 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bantuan sosial (Bansos) tahap pertama di wilayah DKI Jakarta telah selesai didistribusikan. Namun, harus diakui kalau penyaluran Bansos tersebut masih banyak kekurangan. Salah satunya soal pemberian bantuan yang dinilai masih belum tepat sasaran.

Untuk itu Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Menteri Sosial, Jualiari P Batubara, melakukan perbaikan data warga penerima bantuan sosial (bansos) di Jakarta.

"Perlu sinergi data kelompok penerima manfaat dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/5).


Muhadjir menekankan kepada Pemprov DKI agar data penerima bantuan betul-betul diperbaiki, agar di masa mendatang dipastikan tepat sasaran.

Dirinya juga menyebut momen ini dapat dimanfaatkan untuk pemuktahiran data dan melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei," ucap mantan Mendikbud tersebut.

Ditambahkan Muhadjir, saat ini bansos yang akan diberikan presiden kepada masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta juga sudah hampir rampung. Namun, sekali lagi, harus ada koordinasi yang bagus agar tidak terjadi tumpang tindih data yang justru akan merugikan masyarakat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kejagung Diminta Awasi Ekstra Proyek Pembangunan IKN

Selasa, 22 September 2026 | 22:15

Suahasil Beberkan Tiga Jurus Perkuat Pengawasan Bea Cukai, Apa Saja?

Selasa, 22 September 2026 | 21:51

KPK Didesak Periksa Nusron agar Tak Muncul Spekulasi Liar

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Jangan Omon-omon, Pelaksanaan MBG Harus Dipersempit ke Daerah 3T

Selasa, 22 September 2026 | 21:21

Raja Juli Sepi, Muncul Nusron

Selasa, 22 September 2026 | 21:12

Pakai Amine System, SP-ABG Pertamina Turunkan CO2 pada Gas jadi 5%

Selasa, 22 September 2026 | 21:07

Selebgram Jule Hanya Pemakai Etomidate, Bukan Pengedar

Selasa, 22 September 2026 | 20:54

Wacana Pencalonan Presiden-Wapres Cukup Didukung Dua Fraksi Ingkari Putusan MK

Selasa, 22 September 2026 | 20:36

KPK Kembali Sita Mobil Vinna Ledy Anggraheni Hasil Pemberian Pengusaha

Selasa, 22 September 2026 | 20:18

Swing Voters dan Pilkades Bekasi 2026

Selasa, 22 September 2026 | 19:59

Selengkapnya