ADA dua cara kebijakan cetak uang (KCU) atau sering disebut quantitative easing.
Pertama, pemerintah pinjam uang langsung ke BI, seperti dulu dilakukan dalam BLBI. Kedua, BI beli obligasi pemerintah (SUN san sebagainya). Dalam kedua kasus itu BI membiayai melalui cetak uang.
Bagi pemerintah cetak uang ibarat rejeki nomplok, tidak usah kerja uang ada. Namun uang yang diperoleh dengan mudah biasanya akan keluar lebih mudah lagi.
Salah satu implementasi KCU dalam waktu dekat ini adalah pandemic loan. Pinjaman pandemik ini nanti akan dibeli oleh Bank Indonesia melalui cetak uang.
SMI merencanakan uang perolehan dari pandemic loan untuk membiayai pemulihan ekonomi. Caranya? Biasanya melalui pemberian insentif kepada swasta.
Menurut pengalaman, insentif kepada swasta selalu dipenuhi oleh moral hazard. Contohnya, BLBI dan suntikan Bank Century.
Moral hazard itu terjadi manakala mereka yang diberi insentif bukanlah orang yang berhak atau jumlahnya berlebihan. Semua itu bisa terjadi karena aturannya salah, pelaksanaannya salah atau keduanya salah.
Bila misalnya insentif diberikan dalam bentuk pembelian surat utang swasta, saya sulit percaya di sana tidak ada kongkalikong alias hanky panky. Bila insentif diberikan dalam bentuk uang tunai, kolusi dan nepotisme bakal sulit dihindari.
Karena di negeri ini moral hazard atau KKN tidak pernah surut. Sebaliknya, KKN malah diinternalisasikan dan dilegalkan sebagaimana tersurat dalam Perppu No. 1/2020.
Internalisasi KKN dapat dilihat dalam kasus Kartu Prakerja, suatu kebijakan yang korup dan celakanya dilakukan oleh lingkaran dekat presiden. Kebijakan ini salah dalam desain aturan dan pelaksanaan karena keduanya dilakukan oleh pihak yang sama (stafsus presiden).
Pandemic loan dan Kartu Prakerja dipastikan akan menjadi korupsi gila-gilaan berikutnya. Dan celakanya korupsi itu dilindungi oleh Perppu.
Bila pandemic loan nanti dianggap kriminal maka hal itu akan melibatkan Presiden dan DPR yang menyetujuinya.
Radhar TribaskoroPemerhati politik, Bandung Iniative Networks.
