Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Nasehat Rizal Ramli Soal IKN, Sejalan Dengan Sukarno

RABU, 29 APRIL 2020 | 19:52 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

WAKTU mau bikin ibukota di Palangkaraya, Sukarno libatkan IPB teliti pasir di Kalteng yang ternyata rawan dipakai untuk membangun gedung-gedung.

Rencana pindah ibu kota batal karena isu ini ternyata digunakan Sukarno untuk merespon infiltran Malaysia, boneka Neokolim Inggris, yang mau kuasai penuh Borneo.

Sedang Semaun, ketua umum pertama PKI yang membisikkan pindah ibukota, punya kepentingan sendiri buat penetrasi komunisme.


Isu ibukota baru juga dipakai Sukarno untuk menghilangkan sentralisme Jawa yang menimbulkan ketidakpuasan & pergolakan di beberapa daerah seperti PRRI/Permesta.

Sukarno dua kali ke Palangkaraya, 1957 & 1959.

Waktu pertama datang pukul dua malam langsung meditasi di tepi sungai Kahayan.

Disambut sebagai pahlawan besar.

Dalam upacara adat, rakyat yang hadir berkata dalam bahasa Dayak:

“Selama darah kami masih merah, kami tidak mau dijajah ... ”.

Rakyat berebut salaman. Mesin mobil diminta dimatikan.

Saking cinta, mobil Sukarno ditarik dan didorong rakyat rame-rame sampai ke lokasi yang jaraknya tiga kilometer.

Batal memindahkan IKN (Ibu Kota Negara) adalah hal lumrah. Terlebih  di masa sulit. Di musim banyak rakyat jatuh melarat seperti hari ini, akibat Covid-19 dan perekonomian nasional yang ngeblangsak, yang menteri keuangannya seakan ngumpet di kolong meja.

Soeharto nggak jadi pindahin ibukota ke Jonggol.

Dulu Raffles pernah mau geser pusat pemerintahan ke Semarang. Daendels ke Surabaya. Semua batal karena urusan geoekonomi waktu itu.

Sukarno sendiri sebenarnya tau tidak ada uang buat mindahin ibukota, karena tahun-tahun itu perekonomian rakyat sangat sulit, dan banyak rentetan event politik & kenegaraan yang dia bikin, sebagai mercusuar negara yang baru merdeka dan promosikan Indonesia ke luar negeri.

Mulai dari sulitnya bahan bangunan, proyek Asian Games (1962), Ganefo/Canefo (1963), Konferensi Wartawan Asia Afrika (1963), dst.

Intinya butuh biaya besar untuk infrastruktur.

Pada 1956 itu pula Sukarno mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD 1945. Di pasal 2 ayat 2 UUD disebutkan:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat Bersidang Sedikitnya Sekali Dalam Lima Tahun Di Ibu Kota Negara”.

Inilah antara lain yang memperjelas pembatalan pindah ke Palangkaraya.

Ekonom pro rakyat Dr. Rizal Ramli sejalan dengan Sukarno.

Menurutnya dalam ekonomi  sulit seperti ini harus ada prioritas. Pindah ibukota jelas bukan prioritas, melainkan ada yang lebih penting, yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jauh sebelum tiba virus Corona dari negeri China komunis, Rizal Ramli sudah menyampaikan peringatan ini. Apalagi waktu itu kondisi perekonomian nasional sudah memburuk.

Studi pembangunan IKN menelan banyak biaya. Selain itu yang  mengerjakan bukan orang Indonesia, melainkan sebuah lembaga yang menurutnya berkelas amatiran.

“Studinya Rp 75 miliar. Amatiran. Asal-asalan. Mereka semua orang asing,” kata Rizal.

Berkaitan dengan hal ini Rizal Ramli juga mempertanyakan peran Bappenas, yang tidak jelas. Mestinya total biaya yang sangat besar  IKN dialihkan untuk penuntasan Covid-19 dan memompa perekonomian nasional.

Parahnya lagi, belakangan ini media massa memberitakan lokasi IKN tersebut rawan terjangan tsunami dengan tinggi gelombang yang sangat dahsyat.

Penulis adalah wartawan senior.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya