Imbas Covid-19, PPP Minta BUMN Bidang Transportasi Segera Atur Ulang Skema Bisnisnya

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Achmad Baidowi meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang transportasi segera mengatur ulang skema bisnisnya.
Beberapa BUMN bidang transportasi itu diantaranya,  PT Garuda Indonesia, ASDP, PT Pelni, PT KAI dan beberapa perusahaan lainnya.

Awie sapaan akrabnya- menyebutkan, biasanya bulan puasa dan menjelang lebaran merupakan waktu panen bagi perusahaan transportasi, baik itu tranportasi udara, laut maupun darat. Namun pandemik Covid-19 saat ini menegakibatkan armada trasnportasi tak bisa beroperasi.

“Seharusnya bulan-bulan ini bisnis transportasi mengalami puncaknya, namun pemerintah melarang mudik sehingga kemudian banyak yang tak beroperasi. Kondisi saat ini BUMN transportasi bisa mengatur ulang terkait skema bisnis ke depan,” jelas Baidowi saat Rapat Dengat Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Para Direktur Utama BUMN transportasi, Rabu (29/4).

“Seharusnya bulan-bulan ini bisnis transportasi mengalami puncaknya, namun pemerintah melarang mudik sehingga kemudian banyak yang tak beroperasi. Kondisi saat ini BUMN transportasi bisa mengatur ulang terkait skema bisnis ke depan,” jelas Baidowi saat Rapat Dengat Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Para Direktur Utama BUMN transportasi, Rabu (29/4).

Mengatur kembali skema bisnis ini menurutnya perlu, agar saat pandemik berakhir, kinerja BUMN transportasi langsung bisa beradaptasi dengan keadaan.

BUMN, tambah pria asal Madura ini, juga bisa menghitung ulang semua layanan yang perlu ditingkatkan, atau layanan yang harus dihilangkan karena selama ini cenderung merugi.

“Untuk Garuda Indonesia misalnya, saya minta mengkaji ulang semua rute yang ada dan melaporkannya secara tertulis kepada Kementerian BUMN dan DPR. Sehingga kajian atas rute itu bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari,” kata Awiek, sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi PPP ini mengapresiasi langkah perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di tengah pademi Covid-19 ini. Ia berharap skema ini tetap bertahan hingga pademi Covid-19 berakhir.

“BUMN telah memilih untuk menjadikan PHK sebagai alternatif paling terakhir saat menghadapi pademi Covid-19. Semoga skema itu tatap berlangsung hingga pademi covid-19 berlalu,” ujar Wakil Ketua Baleg DPR ini.