Berita

Zubairi Djoerban/Net

Kesehatan

Ketua Satgas Covid-19 IDI: PSBB Tidak Cukup, Harus Tes PCR Secara Massif

RABU, 29 APRIL 2020 | 11:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah menanggulangi pandemik virus corona jenis baru (Covid-19), dianggap belum cukup.

Pasalnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban, menilai, kasus corona di dalam negeri masih meningkat.

Menurutnya, ujung pangkal permasalahannya ada pada pemeriksaan sampel Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), yang belum merata.


"Kalau cuma social distancing saja tidak cukup, memang harus tes (sampel PCR) yang massif," ujar Zubairi Djoerban dalam dialog virtual di salah satu televisi nasional, Rabu (29/4).

Sebagi contoh, pendiri Yayasan Pelita Ilmu (YPI) ini menyebutkan, pemeroksaan PCR dan atau rapid test (pemeriksaan cepat menggunakan metode pemeriksaan antibodi), hanya massif dilakukan di dua daerah. Yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Rapid test ini amat banyak (dilakukan) nomor satu di Jabar, nomor dua di Jakarta, namun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogya, Bali dan provinsi lain masih sedikit sekali," terang Zubairi Djoerban.

Sebagai bukti bahwa rantai penularan Covid-19 bisa diminimalisir dengan tes yang massif, dokter spesialis penyakit dalam ini menyampaikan fakta yang terjadi di Jerman.

"Jerman membuktikan dengan tes massif 50 ribu per hari, itu menyebabkan Jerman dari semua negara Eropa angka kematiannya paling rendah. Saat ini masih di bawah 5 ribu dengan jumlah kasus positif 150 ribu lebih," ungkapnya.

Oleh karena itu, Zubairi Djoerban berharap kepada pemerintah, khususnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat dan daerah, untuk menggalakkan pemeriksaan sampel.

"Jadi saya harapkan provinsi lain (selain DKI Jakarta dan Jawa Barat) mulai hari ini mulai meningkatkan jumlah rapid test. Tes apapun yang ada di masing-masing, apakah yang anti bodi ataupun PCR," tuturnya.

"Jadi langsung ketahuan dan diisolasi sedemikian rupa, sehingga fokus penangannya jelas," tutup Zubairi Djoerban menambahkan.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Prabowonomics dalam Desain APBN 2027

Kamis, 20 Agustus 2026 | 04:17

BRI KKB National Expo 2026 Hadir di 131 Lokasi dan Torehkan Rekor MURI

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:48

Sikap Amien Rais Makin Plinplan dan Mirip Sengkuni

Kamis, 20 Agustus 2026 | 03:14

PBB Dorong PT Timah Serap Hasil Timah Masyarakat Bangka Belitung

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:45

Truk Karnaval Kementerian PU Hadirkan Pesan Gotong Royong dan Kerja Nyata

Kamis, 20 Agustus 2026 | 02:16

Pernyataan Agus Burate soal 5 WN China di Tambang Emas Dibantah Keluarga

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:42

Jalan Harmoni, Potret Toleransi di Jantung George Town

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:37

Sindikat Meterai Palsu yang Bikin Negara Boncos Rp1 Triliun Dibongkar Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 01:21

Komisi V DPR Usul Kapal Penumpang dan Pengangkut Barang Dipisah

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:59

Jampidsus Diminta Terbitkan Sprindik Baru Kasus Jiwasraya dan Asabri

Kamis, 20 Agustus 2026 | 00:35

Selengkapnya