Berita

Zubairi Djoerban/Net

Kesehatan

Ketua Satgas Covid-19 IDI: PSBB Tidak Cukup, Harus Tes PCR Secara Massif

RABU, 29 APRIL 2020 | 11:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah menanggulangi pandemik virus corona jenis baru (Covid-19), dianggap belum cukup.

Pasalnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. Zubairi Djoerban, menilai, kasus corona di dalam negeri masih meningkat.

Menurutnya, ujung pangkal permasalahannya ada pada pemeriksaan sampel Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), yang belum merata.


"Kalau cuma social distancing saja tidak cukup, memang harus tes (sampel PCR) yang massif," ujar Zubairi Djoerban dalam dialog virtual di salah satu televisi nasional, Rabu (29/4).

Sebagi contoh, pendiri Yayasan Pelita Ilmu (YPI) ini menyebutkan, pemeroksaan PCR dan atau rapid test (pemeriksaan cepat menggunakan metode pemeriksaan antibodi), hanya massif dilakukan di dua daerah. Yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat.

"Rapid test ini amat banyak (dilakukan) nomor satu di Jabar, nomor dua di Jakarta, namun di Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogya, Bali dan provinsi lain masih sedikit sekali," terang Zubairi Djoerban.

Sebagai bukti bahwa rantai penularan Covid-19 bisa diminimalisir dengan tes yang massif, dokter spesialis penyakit dalam ini menyampaikan fakta yang terjadi di Jerman.

"Jerman membuktikan dengan tes massif 50 ribu per hari, itu menyebabkan Jerman dari semua negara Eropa angka kematiannya paling rendah. Saat ini masih di bawah 5 ribu dengan jumlah kasus positif 150 ribu lebih," ungkapnya.

Oleh karena itu, Zubairi Djoerban berharap kepada pemerintah, khususnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat dan daerah, untuk menggalakkan pemeriksaan sampel.

"Jadi saya harapkan provinsi lain (selain DKI Jakarta dan Jawa Barat) mulai hari ini mulai meningkatkan jumlah rapid test. Tes apapun yang ada di masing-masing, apakah yang anti bodi ataupun PCR," tuturnya.

"Jadi langsung ketahuan dan diisolasi sedemikian rupa, sehingga fokus penangannya jelas," tutup Zubairi Djoerban menambahkan.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya