Teriakan Bupati Boltim Bukti Betapa Buruknya Manajemen Pemerintah Pusat

Kekesalan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar atas rumitnya aturan para menteri Presiden Joko Widodo terkait mekanisme bantuan langsung tunai (BLT), menunjukkan betapa buruknya manajemen pemerintah pusat.

Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun, mengatakan, apa yang disampaikan oleh Bupati Boltim itu merupakan ekspresi internal atau kritik di jajaran eksekutif lapis elit lokal atau bupati.

Kritik yang tidak kunjung menemukan solusi tersebut membuat bupati mengekspresikannya di area publik.

Ekspresi atau kritik tersebut dilatarbelakangi karena menurut Bupati Boltim tersebut para menterinya Jokowi memiliki aturan yang saling berbenturan sehingga membuat bingung untuk memberikan bantuan kepada masyarakat.

"Tentu protes Bupati tersebut wajar secara psikologi politik karena dia berada pada posisi underpreseure. Dia ditekan oleh harapan warganya, di saat yang sama dia juga ditekan oleh aturan pusat yang menurutnya penuh ketidakpastian dan ketidakjelasan," ucap Ubedilah Badrun kepada redaksi, Selasa (28/4).

Adanya teriakan tersebut dilanjutkan Ubedilah, menunjukkan bahwa manajemen pemerintah pusat sangat buruk menghadapi persoalan dalam keadaan darurat.

"Fenomena tersebut juga menunjukan betapa buruknya manajemen pemerintah pusat yang kurang sigap membuat juklak yang detail dan mudah dieksekusi oleh Bupati," tutup Ubedilah Badrun.