Penyaluran Bantuan Pemerintah Pusat Semrawut, Aktivis: Sejak Awal Penanganan Memang Sudah Ngawur!

Keluhan yang disampaikan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar, terkait semrawutnya aturan para menterinya Joko Widodo dinilai sebagai hal yang wajar.

Aktivis yang juga mantan Sekjen ProDEM, Satyo Purwanto menilai, terjadinya hambatan penyaluran bantuan di masa pandemik Covid-19 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena pemerintah pusat tidak punya data yang akurat serta ditambah birokrasi yang rumit.

"Kejadian penyaluran bantuan seperti sekarang, kacau, semrawut, dan banyak ditemukan data tidak sesuai diakibatkan kesalahan menggunakan data dan birokrasi yang rumit. Tidak efektif dan efisien dalam menghadapi situasi darurat," ucap Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/4).

"Birokrasi semacam ini adalah hambatan yang sangat serius ketika negara tengah dilanda wabah penyakit Covid-19 saat ini, di mana setiap level masyarakat kehidupannya tiba-tiba menjadi sulit dan yang paling terdampak kelas menengah ke bawah," imbuh Satyo.

Satyo pun menyebut munculnya banyak keluhan dari pemimpin daerah termasuk Bupati Boltim merupakan hal yang wajar, karena sejak awal penanganan yang dilakukan pemerintahan Jokowi dianggap sudah ngawur.

"Sedari awal penanganan ini sudah ngawur. Mestinya BNPB yang harusnya menjadi leading sektor dan kepala-kepala daerah adalah pelaksana garis depan penanganan dan penanggulangan. Sudah jelas bila bicara data, daerah lebih update dan real time secara berjenjang, jelas akan banyak mengalami delay dan deviasi jika menggunakan birokrasi kementerian. Dalam situasi bencana, BNPB itu lembaga extraordinary, semua harus bertumpu disitu. Semua effort dan resources digunakan di sana," terang Satyo.

Dengan demikian, kata Satyo, jika tidak segera dilakukan perubahan dalam mengelola organisasi bencana, maka kesemrawutan akan terus berlanjut dan akan dirasakan semua kepala daerah. Artinya, akan makin banyak pula keluhan yang muncul di daerah.

"Tidak heran banyak dispute seperti yang dikeluhkan Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kepala desa dan banyak pimpinan daerah lainnya," pungkas Satyo.