Ketua ProDEM: Perppu Corona Bukan Untuk Rakyat, Mari Kita Tolak!

Keputusan gila menjadi salah satu yang dijanjikan akan diambil Presiden Joko Widodo di periode kedua ini.

Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat berkampanye di hadapan para aktivis ’98 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Juni tahun lalu.

Keputusan gila yang dimaksud Jokowi adalah keputusan yang tanpa beban dan out of the box demi menyejahterakan rakyat.

Namun hampir setahun berlalu, keputusan gila yang dijanjikan justru dinilai Ketua Majelis Jaring Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule benar-benar gila.

Dalam artian, keputusan mantan walikota Solo itu justru membuat rakyat semakin menderita. Sebab, kebijakan yang diambil hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Seperti Perppu 1/2020 atau yang dikenal dengan Perppu Corona. Oleh politisi PDIP, Masinton Pasaribu, perppu tersebut dianggap hanya menguntungkan kelompok oligarki Istana.

Bahkan dengan nada yang lebih keras keras, Masinton menyebut perppu telah menyabotase konstitusi karena memangkas kewenangan yudikatif dan legislatif.

Iwan Sumule juga merasa Perppu hanya akal-akalan dari oknum-oknum tertentu. Sebab ada pasal-pasal berisi imunitas bagi pihak-pihak yang mengambil kebijakan atas dana ratusan triliun rupiah.

“Tidak bisa diperdata dan dipidana,” ujarnya kepada redaksi, Senin (27/4).

Tidak hanya itu, Perppu Corona juga membuat pemerintah menjadi sesuka hati. Pemerintah bahkan seolah mengabaikan amanah UU 17/2003 yang membatasi defisit keuangan negara sebesar 3 persen.

Menurutnya, pengelolaan uang dan penambahan utang yang tanpa pengawasan dan tidak boleh dipidana maupun diperdatakan sarat dengan penyalahgunaan wewenang. Ujungnya, dugaan memperkaya diri sendiri atau kelompok tidak bisa dihindari.

“Jadi mari kita tolak! Semua demi kekuasaan, bukan rakyat,” demikian Iwan Sumule.