Berita

Presiden Joko Widodo dan tujuh stafsus milenial/Net

Politik

PDIP: Stafsus Milenial Belajar Organisasi Dari Mana, Masak Jadi Pemberi Masukan Malah Eksekusi

MINGGU, 26 APRIL 2020 | 09:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dua Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Adamas Belvas Syah Devara dan Andi Taufan Garuda Putra sudah angkat kaki dari Istana Negara. Keduanya mundur setelah menjadi pembicaraan hangat warga Indonesia atas dugaan melakukan praktik nepotisme.

PDIP sendiri tidak terlalu memusingkan pengunduran diri tersebut. Mereka justru bertanya-tanya alasan di balik keberadaan stafsus milenial.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan pihaknya tidak mengetahui secara jelas fungsi dari staf khusus milenial di Istana.


“Saya enggak tahu, kenapa ada stafsus milenial, yang tahu presiden,” ucap Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/4).

Ketua Komisi VII DPR RI ini menjelaskan suatu negara harus ada kepala negara atau kepala pemerintahan. Tugas presiden melakukan eksekusi dengan didukung oleh birokrasi atau jaringan kekuasaan dalam menyelesaikan masalah.

Bukan malah Staf Khusus Milenial yang melakukan eksekusi hingga menyuruh camat se-Jawa melakukan kerjasama dengan perusahaannya

“Staf khusus datang ke kecamatan itu bukan organisasi, dia tidak menerapkan organisasi, dia tidak paham organisasi. Jadi kalau orang menyelesaikannya dengan diri sendiri itu omong kosong, bodoh, kurang pengetahuan organisasinya,” ujarnya.

“Seharusnya mereka tunduk kepada birokrasi, dalam menyelesaikan masalah,” tambahnya.

Pihaknya ingin mengetahui secara detil, apa background seluruh staf khusus milenial Presiden Joko Widodo tersebut hingga bisa berada di istana megara.

“Saya pengen tahu, background organisasi stafsus milenial itu dari mana dapatnya? Belajar organisasi kepemerintahan dari mana dia? Orang yang tidak berorganisasi terus jadi stafsus presiden, salah itu. Orang dia dimintai untuk beri masukan ke presiden malah eksekusi, koyok opo kui?” jelasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya