PSBB Tahap Dua DKI Harus Lebih Ketat Dan Ada Sanksi Tegas

Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) periode kedua di Jakarta memasuki hari ke ketiga sejak diterapkan pada Jumat (24/4) selama 28 hari ke depan atau sampai dengan 22 Mei.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Muhammad Taufik menilai PSBB di Jakarta secara umum sudah cukup baik.

"Tinggal yang tahap II ini harus ada pengawasan lebih ketat dan kalau perlu ada sanksi," ujarnya saat dihubungi Wartawan, Minggu (26/4).

Politisi Partai Gerindra ini pun mengapresiasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang bertindak responsif selama ini dalam menangani pandemik Covid-19 di Jakarta.

"Mudah-mudahan selesai PSBB kedua ini, corona memudar penularannya," ujar ketua Gerindra DKI itu.

Oleh karenanya, Taufik sekali lagi menekankan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dapat lebih tegas dalam memberikan pengawas di masa PSBB kedua ini. Termasuk dalam hal pendistribusian bantuan sosial (Bansos).

"Sesuatu itu harus dievaluasi secara komprehensif. Misalkan sembako. Dari 1,2 juta yang miskin misal ada memperbaiki data ya oke saja. Tinggal di pengawasannya aja, lebih ketat dan diberi sanksi," pungkasnya.