Berita

Nasir Djamil/Net

Politik

Nasir Djamil: Seharusnya Presiden Minta Maaf Kepada Rakyat

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 17:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, berharap Presiden Joko Widodo bersedia meminta maaf atas pernyataan offside-nya yang menyebut mudik dan pulang kampung berbeda hingga membuat bingung ratusan juta rakyat Indonesia.

“Jadi menurut saya diharapkan presiden meralat dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia terkait apa yang beliau sampaikan di acara Mata Najwa,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/4).

Selain itu, menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi tidak selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menyebut istilah pulang kampung berbeda dengan mudik.

“Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah sudah telepon ke sejumlah gubernur bahwa masyarakatnya yang ada di luar wilayah untuk tidak pulang kampung atau mudik dulu Lebaran ini. Tapi presiden bilang pulang kampung sama mudik beda, jadi yang betul mana?” tambahnya.

“Jadi menurut saya pulang kampung dan mudik ya samalah, cuma beda di kata saja,” lanjut Nasir.

Jika alasan pemerintah melarang mudik karena penyebaran Covid-19 akan meluas dan memperbolehkan pulang kampung lantaran di kampung mereka akan sedikit membantu meringankan keluarganya yang kurang mampu, maka pemerintah harus segera menggelontorkan dana ratusan triliun yang dianggarkan untuk Covid-19 kepada masyarakat terdampak.

“Jadi miris, hanya karena rumahnya yang sempit tidak ada pekerjaan mereka pulang kampung. Ya pemerintah lewat Perppu menggelontorkan ratusan triliun dong, uang itu bisa mencegah mereka tidak pulang. Ini tantangan bagi pemerintah untuk menjawab rakyat,” urainya.

Dia menambahkan, seharusnya pemerintah bisa menggunakan kebijakan tahun lalu soal mudik Lebaran. Jika tahun lalu diberlakukan sistem mudik bergantian guna mengantisipasi kemacetan, maka pemerintah bisa menerapkan hal itu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Tahun lalu kan ada ya mudik diatur, puasa beberapa hari kemudian mudik ada yang 8 hari sebelum hari H, diatur itu kan sama juga, biar enggak macet. Seharusnya bisa juga diterapkan karena ada pengalaman tahun sebelumnya,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

SPS Aceh Dinobatkan sebagai SPS Provinsi Terbaik 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:53

Hari Ini Nasdem Muara Enim Buka Penjaringan Balon Bupati dan Wabup

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:36

Prof Sugianto Janjikan Netralitas ASN pada Pilkada 2024 kalau Ditunjuk jadi Pj Bupati

Rabu, 01 Mei 2024 | 05:14

Teriakan "Ijeck Gubernur" Menggema di Syukuran Kosgoro 1957 Sumut

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:58

Dihiasi 2 Penalti, Bayern Vs Madrid Berakhir 2-2

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:46

Dai Kondang Ustaz Das'ad Latif Masuk Daftar Kandidat Nasdem untuk Pilwalkot Makassar

Rabu, 01 Mei 2024 | 04:22

Jelang Pilkada, Pj Gubernur Jabar Minta Seluruh ASN Jaga Netralitas

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:58

Ekonomi Pakistan Semakin Buruk

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:37

Kader PKB Daftar sebagai Bacabup Aceh Besar lewat Demokrat

Rabu, 01 Mei 2024 | 03:29

Ngaku Punya Program Palembang Bebas Banjir, Firmansyah Hadi Daftar di PDIP

Rabu, 01 Mei 2024 | 02:31

Selengkapnya