Berita

Nasir Djamil/Net

Politik

Nasir Djamil: Seharusnya Presiden Minta Maaf Kepada Rakyat

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 17:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, berharap Presiden Joko Widodo bersedia meminta maaf atas pernyataan offside-nya yang menyebut mudik dan pulang kampung berbeda hingga membuat bingung ratusan juta rakyat Indonesia.

“Jadi menurut saya diharapkan presiden meralat dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia terkait apa yang beliau sampaikan di acara Mata Najwa,” ujar Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/4).

Selain itu, menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi tidak selaras dengan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menyebut istilah pulang kampung berbeda dengan mudik.


“Pak Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah sudah telepon ke sejumlah gubernur bahwa masyarakatnya yang ada di luar wilayah untuk tidak pulang kampung atau mudik dulu Lebaran ini. Tapi presiden bilang pulang kampung sama mudik beda, jadi yang betul mana?” tambahnya.

“Jadi menurut saya pulang kampung dan mudik ya samalah, cuma beda di kata saja,” lanjut Nasir.

Jika alasan pemerintah melarang mudik karena penyebaran Covid-19 akan meluas dan memperbolehkan pulang kampung lantaran di kampung mereka akan sedikit membantu meringankan keluarganya yang kurang mampu, maka pemerintah harus segera menggelontorkan dana ratusan triliun yang dianggarkan untuk Covid-19 kepada masyarakat terdampak.

“Jadi miris, hanya karena rumahnya yang sempit tidak ada pekerjaan mereka pulang kampung. Ya pemerintah lewat Perppu menggelontorkan ratusan triliun dong, uang itu bisa mencegah mereka tidak pulang. Ini tantangan bagi pemerintah untuk menjawab rakyat,” urainya.

Dia menambahkan, seharusnya pemerintah bisa menggunakan kebijakan tahun lalu soal mudik Lebaran. Jika tahun lalu diberlakukan sistem mudik bergantian guna mengantisipasi kemacetan, maka pemerintah bisa menerapkan hal itu untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Tahun lalu kan ada ya mudik diatur, puasa beberapa hari kemudian mudik ada yang 8 hari sebelum hari H, diatur itu kan sama juga, biar enggak macet. Seharusnya bisa juga diterapkan karena ada pengalaman tahun sebelumnya,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

UPDATE

Rais Syuriyah PBNU: Ada Indikasi Penetrasi Zionis

Sabtu, 13 Desember 2025 | 23:49

Prabowo: Saya Tidak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Semua Bekerja Keras

Sabtu, 13 Desember 2025 | 23:42

Mohammad Nuh Jabat Katib Aam PBNU Kubu Sultan

Sabtu, 13 Desember 2025 | 23:19

Konstitusionalitas Perpol Nomor 10 Tahun 2025

Sabtu, 13 Desember 2025 | 23:18

Pemeriksaan Kargo Diperkuat dalam Pemberantasan Narkoba

Sabtu, 13 Desember 2025 | 23:11

Korban Meninggal Akibat Banjir dan Longsor Sumatera Tembus 1.006 Jiwa

Sabtu, 13 Desember 2025 | 22:53

Aktivis 98 Bagikan Paket Bantuan Tali Kasih Natal untuk Masyarakat

Sabtu, 13 Desember 2025 | 22:52

Kader Pemuda Katolik Bali Cetuskan Teori PARADIXIA Tata Kelola AI Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2025 | 22:39

Ketika Jabatan Menjadi Instrumen Pengembalian Modal

Sabtu, 13 Desember 2025 | 22:35

Tokoh Muda Dukung Prabowo Kejar Lompatan Gizi dan Pendidikan Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2025 | 22:29

Selengkapnya