Berita

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil/Istimewa

Nusantara

Bansos Ditolak Warga, Ridwan Kamil: Mohon Maaf Atas Ketidaknyamanan Ini

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 15:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, angkat bicara terkait beredarnya video warga yang menolak Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov Jabar. Pihaknya mengaku akan terus memperbaiki data maupun proses distribusi Bansos.

“Terkait video viral ada penolakan, yang pertama tentunya kami memohon maaf dalam proses-proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit,” ucap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (23/4).

Emil menegaskan, Bansos senilai Rp 500 ribu yang disalurkan Pemprov Jabar merupakan salah satu dari 9 pintu bantuan bagi warga terdampak pandemik Covid-19.


Sembilan pintu tersebut adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Prakerja, bantuan tunai dari Kemensos, Bansos provinsi, serta Bansos dari kabupaten/kota.

Selain itu, pihaknya juga menggagas Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) guna memastikan masyarakat Jawa Barat dapat terpenuhi kebutuhan pokok hariannya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

“Ada hampir tujuh juta keluarga yang harus didata, di sisi lain warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan mungkin menimbulkan persepsi tidak sama. Bantuan itu ada sembilan pintu, yang baru datang bantuan dari provinsi, yang pintu nomor tujuh,” kata dia, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

“Kepada tetangganya yang tidak kebagian di pintu nomor tujuh, mungkin dia menyangka dia tidak akan mendapat bantuan. Mispersepsi inilah yang nanti akan kita evaluasi, baik kepada RT, RW, kepada PT Pos, kepada semua pihak,” tambahnya.

Emil menambahkan, pihaknya akan terus berupaya bergerak cepat dalam upaya penanggulangan pandemik Covid-19 di Jawa Barat. Termasuk di dalamnya membantu warga yang perekonomiannya terdampak Covid-19.

“Intinya pemerintah ingin hadir dengan cepat, ingin hadir dengan transparan, dan ingin hadir seluas-luasnya memberikan bantuan kepada masyarakat,” lanjut mantan Walikota Bandung ini.

“Nanti kita akan evaluasi dan koreksi, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Pasutri Kurir Narkoba

Rabu, 03 Desember 2025 | 04:59

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

UPDATE

Rais Syuriyah PBNU: Ada Indikasi Penetrasi Zionis

Sabtu, 13 Desember 2025 | 23:49

Prabowo: Saya Tidak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Semua Bekerja Keras

Sabtu, 13 Desember 2025 | 23:42

Mohammad Nuh Jabat Katib Aam PBNU Kubu Sultan

Sabtu, 13 Desember 2025 | 23:19

Konstitusionalitas Perpol Nomor 10 Tahun 2025

Sabtu, 13 Desember 2025 | 23:18

Pemeriksaan Kargo Diperkuat dalam Pemberantasan Narkoba

Sabtu, 13 Desember 2025 | 23:11

Korban Meninggal Akibat Banjir dan Longsor Sumatera Tembus 1.006 Jiwa

Sabtu, 13 Desember 2025 | 22:53

Aktivis 98 Bagikan Paket Bantuan Tali Kasih Natal untuk Masyarakat

Sabtu, 13 Desember 2025 | 22:52

Kader Pemuda Katolik Bali Cetuskan Teori PARADIXIA Tata Kelola AI Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2025 | 22:39

Ketika Jabatan Menjadi Instrumen Pengembalian Modal

Sabtu, 13 Desember 2025 | 22:35

Tokoh Muda Dukung Prabowo Kejar Lompatan Gizi dan Pendidikan Indonesia

Sabtu, 13 Desember 2025 | 22:29

Selengkapnya