Berita

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil/Istimewa

Nusantara

Bansos Ditolak Warga, Ridwan Kamil: Mohon Maaf Atas Ketidaknyamanan Ini

KAMIS, 23 APRIL 2020 | 15:28 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, angkat bicara terkait beredarnya video warga yang menolak Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemprov Jabar. Pihaknya mengaku akan terus memperbaiki data maupun proses distribusi Bansos.

“Terkait video viral ada penolakan, yang pertama tentunya kami memohon maaf dalam proses-proses seperti ini memang adalah situasi yang sulit,” ucap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (23/4).

Emil menegaskan, Bansos senilai Rp 500 ribu yang disalurkan Pemprov Jabar merupakan salah satu dari 9 pintu bantuan bagi warga terdampak pandemik Covid-19.


Sembilan pintu tersebut adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bansos dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, Dana Desa (bagi kabupaten), Kartu Prakerja, bantuan tunai dari Kemensos, Bansos provinsi, serta Bansos dari kabupaten/kota.

Selain itu, pihaknya juga menggagas Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu) guna memastikan masyarakat Jawa Barat dapat terpenuhi kebutuhan pokok hariannya. Meski begitu, bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah berbeda nilai, jenis, waktu penyebaran dan mekanismenya.

“Ada hampir tujuh juta keluarga yang harus didata, di sisi lain warga tidak bisa menunggu sehingga proses mencicil bantuan mungkin menimbulkan persepsi tidak sama. Bantuan itu ada sembilan pintu, yang baru datang bantuan dari provinsi, yang pintu nomor tujuh,” kata dia, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

“Kepada tetangganya yang tidak kebagian di pintu nomor tujuh, mungkin dia menyangka dia tidak akan mendapat bantuan. Mispersepsi inilah yang nanti akan kita evaluasi, baik kepada RT, RW, kepada PT Pos, kepada semua pihak,” tambahnya.

Emil menambahkan, pihaknya akan terus berupaya bergerak cepat dalam upaya penanggulangan pandemik Covid-19 di Jawa Barat. Termasuk di dalamnya membantu warga yang perekonomiannya terdampak Covid-19.

“Intinya pemerintah ingin hadir dengan cepat, ingin hadir dengan transparan, dan ingin hadir seluas-luasnya memberikan bantuan kepada masyarakat,” lanjut mantan Walikota Bandung ini.

“Nanti kita akan evaluasi dan koreksi, sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya