Masyarakat Jadi Bingung Karena Pemerintah Pusat Yang Tidak Tegas

Sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan di Jakarta, sesungguhnya Pemerintah Provinsi DKI sejak jauh-jauh hari sudah ingin melaksanakan karantina wilayah mengingat ibukota telah menjadi epicenter pandemik virus corona baru (Covid-19).

Demikian disampaikan mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD 2017-2019 Taufiqurrahman saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL.

Bahkan pemerintah DKI Jakarta juga ingin ada pembatasan jadwal dan jam operasional untuk transportasi publik di wilayah DKI, termasuk penghentian operasional bus antar kota.

"Tapi faktanya kan semua dicegah, dihambat dan diprotes," ungkapnya Senin (20/4).

Pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) DPP Partai Demorat ini melanjutkan, saat ini masyarakat  dibikin bingung lantaran ketidaktegasan Pemerintah Pusat.

Semula dikatakan bahwa daerah tidak boleh seenaknya membuat kebijakan terkait penutupan akses, bahkan sempat ada ancaman pemberian sanksi. Namun saat ini berubah seiring dengan penerapan PSBB.

"Sekarang kan berubah lagi, kebijakan PSBB malah harus datang dari usulan daerah, meski tidak semua usulan PSBB juga dipenuhi oleh pemerintah pusat," tegasnya.

"Ini dalam keadaan genting dan krisis begini kok cara berpikirnya malah ruwet dan birokratis, harusnya lebih direktif dan fleksibel," tandas Taufiqurrahman.