Berita

Menlu RI, Retno LP Marsudi saat raker virtual dengan Komisi I DPR/Repro

Pertahanan

Kemlu RI Realokasi Anggaran Rp 100 M Untuk Tangani WNI Di Negara Terdampak Covid-19

SELASA, 07 APRIL 2020 | 14:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menggelontorkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.

Realokasi anggaran ini dilakukan untuk penanganan WNI di luar negeri yang terdampak pandemik Coronavirus Disease (Covid-19).

Demikian disampaikan Sekjen Kemenlu, Mayerfas saat Rapat Kerja (Raker) antara Kemenlu dan Komisi I DPR RI melalui telekonferensi, Selasa (7/4).


"Dalam rangka penanganan Covid-19, akan digunakan untuk penanganan WNI di luar negeri Rp 100 miliar," kata Mayerfas.

Dia mengungkapkan, sesuai dengan yang disampaikan Menlu Retno Lestari Priansari Marsudi, Kemlu telah mengalokasi anggaran total Rp 110 miliar. Anggaran itu untuk WNI yang berada di luar negeri dan Rp 10 miliar untuk Kemlu Pusat.

"Penanganan di Kemenlu Pusat Rp 10 miliar. Anggaran ini akan diambil dari realokasi belanja modal pada saat ini sesuai dengan instruksi Menlu dan juga permintaan perwakilan," jelas Mayerfas.

Lebih jauh, Mayerfas menyatakan, dari realokasi anggaran Rp 100 miliar untuk WNI di luar negeri akan disalurkan melalui 49 perwakilan RI di negara-negara terkait.

Karenanya, pihak Kemlu meminta 49 perwakilan RI untuk menginventarisir kebutuhan WNI di sana dan dilaporkan ke Kemlu.

"Anggaran sekitar Rp 100 miliar akan dipergunakan untuk penambahan kebutuhan 49 perwakilan Republik Indonesia (RI) bagi keperluan penanganan WNI yang terdampak Covid-19 di wilayah akreditasi mereka," ujarnya.

"Kepada seluruh perwakilan RI di luar negeri juga sudah dimintakan dari waktu ke waktu sampaikan kebutuhan anggaran yang diperlukan bagi penanganan WNI di wilayah akreditasi mereka," demikian Mayerfas.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya