Sepakat Digelar 6 April, Panlih Bingung PKS Desak Pemilihan Wagub DKI Diundur

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta akan digelar pada 6 April mendatang.

Keputusan tersebut diambil secara kolektif kolegial setelah sebelumnya ditunda dengan mempertimbangkan surat edaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menginstruksikan agar semua kegiatan yang melibatkan perkumpulan massa ditengah pandemik Coronavirus Disiase (Covid-19) dihentikan sementara sampai dengan 5 April mendatang.

Namun tak lama berselang, Anies  Baswedan melalui keputusan Gubernur 361 tahun 2020 menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana Covid-19 di DKI Jakarta selama 17 hari terhitung sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan 19 April 2020.

Hal inilah yang membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersikeras mendesak agar pemilihan pendamping Anies Baswedan itu kembali ditunda sampai kondisi benar-benar aman.

Menanggapi PKS, Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Gubernur DKI Jakarta, Farazandi Fidinansyah mengaku bingung sebab menurut pengakuannya dalam Rapat Bamus PKS telah setuju pelaksanaan Pemilihan Wagub digelar 6 April mendatang.

"Kalau sekarang minta ditunda lagi, Fraksi PKS pun belum melayangkan protes secra fraksi ya, ini kan orang per orang," jelasnya saat dihubungi Wartawan, Jumat (3/4).

"Jadi, kalau orang per orang ditanggapi semua, jadi sulit dalam pengambilan keputusan karena tidak mungkin kita memenuhi permintaan masing-masing karena masing-masing punya pendapat sendiri-sendiri," sambungnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan sesungguhnya sejak awal Panlih mendorong agar Pemilihan Wagub disegerakan sebelum wabah Covid-19 semakin parah. Namun proses tersebut terpaksa diundur.

"Kami tidak bisa memaksakan karena ini sifatnya kolektif kolegial dan Alhamdulilah semua fraksi hadir termasuk PKS. Keputusan akhirnya, ditunda sampai tanggal 6 April, lalu tidak ada yang protes," tandasnya.