Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan/Net
Selain dana bagi hasil kuartal II sebesar Rp 2,4 triliun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki tanggungan piutang dana perimbangan tahun 2019 sebesar Rp 5,1 Triliun.
Hal itu disampaikan kepada Wakil Presiden Maruf Amin saat rapat koordinasi via video conference, Kamis (2/4).
Anies menyatakan bahwa dana itu sangat diperlukan untuk menambah kemampuan finansial Jakarta dalam menangani pandemik Covid-19.
Anies menjelaskan, merujuk pada tagihan tahun lalu, piutang dana perimbangan dari Kementerian Keuangan ke Pemprov DKI Jakarta semula nilainya ada Rp 6,4 triliun.
Namun karena ada beberapa penyesuaian, berubah menjadi Rp 5,1 triliun. Jika dijumlah dengan dana bagi hasil tahun 2020 kuartal dua sebesar 2,4 triliun maka total dana segar yang bisa dicairkan dari pemerintah pusat sebesar Rp 7,5 Triliun.
"Kami berharap itu bisa segera dicairkan Pak, karea itu akan membantu sekali," ungkap Anies.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menjelaskan tantangan di Jakarta sesungguhnya bukan pada anggaran, tetapi pada cash flow. Untuk itu Anies berharap dana itu bisa dicairkan sehingga memiliki keleluasaan secara cash flow.
"Itu kemarin yang kita laporkan kepada bapak Presiden pada saat ratas bahwa kita berharap dana bagi hasil itu segera di-transfer. Saya juga sudah menyampaikan secara resmi melalui surat kepada Menteri Keuangan," pungkasnya.
Pemrpov DKI Jakara sendiri saat ini sudah mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 1,032 triliun.
Bahkan Pemprov DKI Jakarta, lanjut Anies, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun untuk dua bulan ke depan. Sehingga sampai dengan bulan Mei dana yang siap dikeluarkan untuk penanganan Covid-19 sebesar 3,032 Triliun.
