Berita

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo/Repro

Nusantara

Permohonan Gubernur Ganjar: Tolong Jangan Tolak Jenazah Corona, Mereka Bukan Musuh Kita Kok

RABU, 01 APRIL 2020 | 20:36 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta agar masyarakat tidak menolak pemakaman jenazah positif virus corona atau Covid-19. Imbauan tersebut disampaikan setelah adanya penolakan di beberapa wilayah.

Menurut Ganjar, jenazah yang dinyatakan positif Covid-19 atau berstatus orang dalam pemantauan (ODP) maupun pasien dalam pengawasan (PDP) tidak akan membahayakan masyarakat sekitar pemakaman bila mengikuti prosedur yang ada.

"Penolakan jenazah Covid-19 ini mulai muncul di beberapa tempat. Tolong betul saya meminta, saya sudah tanya pada beberapa pakar, kalau itu sudah meninggal, terus kemudian prosedur SOP-nya sudah bagus semua, sudah dibungkus, itu tidak apa-apa. Yang penting anda enggak usah ikut melayat, ikuti prosedurnya," ucap Ganjar Pranowo dalam sebuah video yang beredar, Rabu (1/4).


Karena kata Ganjar, virus corona akan ikut mati di saat jenazah telah dimakamkan. Di sisi lain, penolakan warga justru akan menyakitkan hati keluarga korban Covid-19. Padahal, jenazah positif corona bukanlah musuh masyarakat.

"Stigmatisasi pada korban dan keluarganya, termasuk yang sudah meninggal pasti akan sangat sakit. Dua, masyarakat yang sudah terstigmasisasi itu akan ditolakkin di mana-dimana, kasihan dia, dia butuh dukungan, bukan musuh kita ko," terang Ganjar.

Karena kata Ganjar, banyak pasien positif Covid-19 juga dinyatakan sembuh. Sehingga politisi PDIP ini memohon agar masyarakat tidak menolak pemakaman jenazah korban Covid-19 untuk menjaga perasaan korban dan keluarganya.

"Sakitnya seperti apa sih keluarganya, ngelihat mukanya enggak boleh, lihat mayatnya enggak boleh, orang tercintanya meninggal dan kemudian melayat juga enggak boleh, itu sudah sakit (perasaannya). Tolong jangan ditambah lagi perasaan sakitnya mereka. Kita dukung ya," pungkas Ganjar.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya