Berita

DR. Rizal Ramli dan Presiden Joko Widodo/Net

Bisnis

Rizal Ramli Memuji Pembebasan Listrik 3 Bulan, Sarankan Pemerintah Pakai Dana Realokasi

SELASA, 31 MARET 2020 | 17:40 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pemerintah membebaskan pembayaran listrik selama tiga bulan untuk masyarakat pengguna lostrik 450 VA yang jumlahnya sebanyak 24 juta pelanggan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan diskon 50 persen bagi pengguna listrik 900 VA yang jumlahnya 7 juta pelanggan.

Ini adalah bagian dari kompensasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam menghadapi Covid-19.


Ekonom senior DR Rizal Ramli memuji keputusan ini.

“Ini sangat membantu golongan menengah bawah,” ujarnya.

Namun di sisi lain, Rizal Rami mengingatkan agar dana yang digunakan pemerintah untuk menutupi kebutuhan itu diambil dari realokasi anggaran secara radikal. Termasuk dengan menghentikan semua proyek infrastruktur.

“Termasuk pembangunan ibukota baru,” tambahnya.

Rizal Ramli tidak setuju bila pemerintah mengubah aturan tentang defisit anggaran maksimal dari 3 persen menjadi 5 persen GDP.

“Dengan cara menambah utang lagi dan/atau ‘cetak uang’ dengan bungkus recovery bonds, nilai rupiah akan semakin jatuh,” sambungnya.

Dia mencontohkan ketika krisis 1998, International Monetary Fund (IMF) memaksa penerima mengembalikan pinjaman dengan aset yang nilainya sudah drop  hanya 25 persen.

“Tanpa good governance dan transparansi yang benar, R-bonds (recovery bonds) kemungkinan hanya akan jadi skandal keuangan berikutnya,” demikian Rizal Ramli.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya