Berita

Rapid test Covid-19 di Jawa Timur/Ist

Nusantara

Baru Sebagian Kecil Alat Tes Cepat Yang Digunakan Di Jawa Timur

SELASA, 31 MARET 2020 | 13:22 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Dari 9.580 alat tes cepat atau rapid test  yang disebar rumah sakit rujukan di Jawa Timur, sebanyak 7.020 di antaranya dibagikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota, serta sebanyak 1.800 lainnya dibagikan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

Dari semua itu, baru 1.316 alat tes cepat yang sudah digunakan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta rumah sakit rujukan dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang sudah menerima bantuan segera melakukan tes cepat.


“Update dari alat rapid test massal yang sudah kami bagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Dinkes Provinsi dan RS Rujukan di Jatim, yang sudah digunakan tercatat  sebanyak 1.316,” ujar Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (31/3).

“Maka bagi rumah sakit maupun Dinkes yang belum melaksanakan tes cepat massal kami imbau untuk segera melakukan tes sesuai dengan jenjang prioritas perseorangan yang dilakukan tes. Mulai tenaga kesehatan, PDP, hasil tracing pasien positif, ODP, hingga OTG (orang tanpa gejala),” imbuh gubernur perempuan pertama Jatim itu.

Lebih lanjut dari hasil rapid test yang sudah dilakukan tersebut, sejauh ini ada 28 orang yang hasil rapid testnya dideteksi positif Covid-19.

Sebanyak 28 yang rapid testnya menunjukkan hasil positif itu terdiri dari beberapa daerah.

Gubernur Khofifah meminta agar mereka yang hasil tesnya terdeteksi positif segera ditindaklanjuti dengan tes swab PCR (Polymerase Chain Reaction) pendeteksi virus corona SARS-CoV-2.

“Rapid test ini fungsinya adalah untuk screening awal. Ini penting juga untuk tracing berikutnya untuk mencegah penyebaran virus corona di Jatim,” tegasnya.

Bagi orang yang sudah dinyatakan positif saat rapid test diharapkan orang tersebut diberi rujukan untuk melakukan swab PCR.

Jika yang dideteksi positif adalah statusnya PDP, Gubernur Khofifah menjamin bahwa biaya untuk swab PCR pada PDP tersebut akan gratis ditanggung pemprov Jatim  dan tidak dipungut biaya.

“Untuk PDP, kalau positif hasil swab nya maka yang menanggung biayanya pemerintah pusat. Kalau negatif yang menanggung  kami di Pemprov Jawa Timur,” tegas Gubernur Khofifah.

Bukan Gold Standard

Ketua Gugus Kuratif Penanganan Covid-19 Jatim Joni Wahyuhadi menegaskan bahwa yang dideteksi positif dalam rapid test belum tentu juga akan terkonfirmasi positif Covid-19.

Sebab rapid test fungsinya adalah screening  awal dan kalaupun hasilnya positif bisa saja antibodi yang dideteksi oleh alat merupakan antibodi virus corona jenis lain yang sudah dibentuk oleh tubuh.

“Rapid test bukan gold standart untuk deteksi Covid-19 tapi cukup untuk screening awal. Dan belum pasti yang positif di rapid test itu menderita Covid-199, bukan begitu. Tapi bisa jadi dia mendeteksi antibodi untuk virus corona yang lain seperti SARS atau MERS. Jadi konfirmasi presisi harus di swab PCR,” tegas Joni.

Meski demikian rapid test tetap memiliki efektifitas deteksi dini untuk kepentingan tracing berikutnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya