Berita

Kondisi Jakarta yang lengang/Net

Nusantara

Saran PKS: Sebelum Lockdown, Pemprov DKI Harus Pastikan Logistik Di Pasaran Aman

MINGGU, 29 MARET 2020 | 22:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Karantina wilayah atau lockdown Ibukota semakin gencar dihembuskan sejumlah pihak ditengah Wabah Coronavirus disease (Covid-19) yang kian mengkhawatirkan.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menyarankan, sebelum lockdown dilakukan, Pemprov DKI harus memastikan pasokan logistik di pasar-pasar daerah aman.

“Sudah harus dipastikan Perumda Pasar Jaya dan stake holder pangan lainnya aman dalam 1-2 bulan ke depan di Jakarta,” jelas Arifin, Minggu (29/3).


Dirinya berharap jangan sampai karantina wilayah justru malah menyengsarakan warga, karena ketiadaan sejumlah bahan pokok dipasaran.

Anggota Komisi E ini menyebutkan harus ada fasilitas pengiriman, setidaknya sampai di kawasan permukiman warga.

“Jadi barangnya didekatkan ke warga, jangan sampai warga harus bepergian jauh keluar untuk mendapatkan bahan pokok,” ucap Ketua MPW PKS DKI Jakarta itu.

Arifin juga menekankan, perlu kerjasama dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada antrian dan panic buying sehingga semua warga bisa mendapatkan secara proporsional. Jajaran di bawah seperti Camat, Lurah, RW dan RT perlu disiagakan juga terutama untuk mendorong saling bantu antar warga.

“Khusus untuk rumah warga yang jadi PDP, ODP dan positif terinfeksi, logistiknya perlu diantarkan ke rumah,” tegasnya.

Politikus PKS ini turut mengapresiasi Pemprov DKI jika memang harus mengkarantina wilayah, karena itu salah satu cara menekan lajunya penyebaran Covid-19.

“Kami mengapresiasi, karena sejalan dengan permintaan Presiden PKS untuk melock down parsial beberapa wilayah yang terkena wabah virus korona yang cukup parah,” pungkasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya