Berita

Kondisi Jakarta yang lengang/Net

Nusantara

Saran PKS: Sebelum Lockdown, Pemprov DKI Harus Pastikan Logistik Di Pasaran Aman

MINGGU, 29 MARET 2020 | 22:10 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Karantina wilayah atau lockdown Ibukota semakin gencar dihembuskan sejumlah pihak ditengah Wabah Coronavirus disease (Covid-19) yang kian mengkhawatirkan.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menyarankan, sebelum lockdown dilakukan, Pemprov DKI harus memastikan pasokan logistik di pasar-pasar daerah aman.

“Sudah harus dipastikan Perumda Pasar Jaya dan stake holder pangan lainnya aman dalam 1-2 bulan ke depan di Jakarta,” jelas Arifin, Minggu (29/3).


Dirinya berharap jangan sampai karantina wilayah justru malah menyengsarakan warga, karena ketiadaan sejumlah bahan pokok dipasaran.

Anggota Komisi E ini menyebutkan harus ada fasilitas pengiriman, setidaknya sampai di kawasan permukiman warga.

“Jadi barangnya didekatkan ke warga, jangan sampai warga harus bepergian jauh keluar untuk mendapatkan bahan pokok,” ucap Ketua MPW PKS DKI Jakarta itu.

Arifin juga menekankan, perlu kerjasama dengan aparat keamanan untuk memastikan tidak ada antrian dan panic buying sehingga semua warga bisa mendapatkan secara proporsional. Jajaran di bawah seperti Camat, Lurah, RW dan RT perlu disiagakan juga terutama untuk mendorong saling bantu antar warga.

“Khusus untuk rumah warga yang jadi PDP, ODP dan positif terinfeksi, logistiknya perlu diantarkan ke rumah,” tegasnya.

Politikus PKS ini turut mengapresiasi Pemprov DKI jika memang harus mengkarantina wilayah, karena itu salah satu cara menekan lajunya penyebaran Covid-19.

“Kami mengapresiasi, karena sejalan dengan permintaan Presiden PKS untuk melock down parsial beberapa wilayah yang terkena wabah virus korona yang cukup parah,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya