Berita

Sejumlah menteri harus bertanggung jawab terkait masuknya 49 TKA China di Kendari/Repro

Politik

49 TKA China Lolos Di Bandara Haluoleo, Pengamat: Copot Menterinya!

RABU, 18 MARET 2020 | 11:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya langsung mencopot menteri terkait yang telah lalai dengan membiarkan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk melalui Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Minggu lalu (15/3).

Karena, hal tersebut pernah dilakukan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, yang tegas mencopot pejabat terkait karena dianggap lengah memasukkan wisatawan asing dari China, tempat asal mula virus corona.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu (18/3).


"Harusnya dicopot (menteri terkait). TKA masuk Indonesia harus melalui prosedur yang baku dan menggunakan standar internasional. Jika ada suatu kesalahan, maka para pejabatnya harus bertanggung jawab," tegas Ujang Komarudin.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menilai, bentuk tanggung jawab pejabat selevel menteri hingga jajarannya yang lalai dalam situasi seperti saat ini sangat dibutuhkan. Karena itu, ketegasan seorang Presiden Jokowi dipertaruhkan untuk melindungi warganya.

"Siapa pun dia. Termasuk menterinya. Harusnya dicopot," kata Ujang Komarudin.

Jika mengacu kewenangan dalam urusan imigrasi, ketenagakerjaan, hingga investasi dalam negeri dan kesehatan warga negara, maka Menkes, Menkunham, Menaker, dan Menko Maritim dan Investasi merupakan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.

Lebih jauh, Ujang Komarudin justru pesimistis dengan sikap pemerintah terhadap 49 TKA asal China yang masuk melalui Bandara Haluoleo Kendari.

"Tapi di Indonesia tak mungkin dicopot. Paling hanya ditegur," tukasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya