Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Tidak Bisa Parsial, Pemerintah Pusat Harus Tangani Corona Secara Nasional

SELASA, 17 MARET 2020 | 08:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah daerah telah mengambil kebijakan masing-masing terkait penanganan wabah virus corona (Caovid-19).

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, penanganan virus corona tidak bisa diselesaikan secara parsial. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi menangani wabah virus mematikan tersebut.

"Begini, pandemik ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Covid 19 ini, sudah ditetapkan WHO sebagai pandemik. Data WHO itu, dalam 100 hari sudah menyebar ke 120 negara," ujar Mardani saat ditemui di acara malam penganugerahan politisi, di Hotel Kempinski Jakarta, Senin (16/3).


Menurutnya, tidak masalah setiap daerah memiliki kebijakannya sendiri dalam penanganan virus corona. Maka, untuk melokalisir adanya penyebaran virus corona sulit untuk terwujud.

"Jadi kalau Gubernur DKI punya kebijakan sendiri, Jabar sendiri, Jateng sendiri, katakan Malang beda dengan Jogja, Jogja beda dengan Brebes segala macem. Maka, niat untuk melokalisir menjadi tidak terwujud," sebut politisi PKS ini.

Mardani memberikan contoh penanganan virus secara nasional saat pemerintah melakukan penanganan polio, dengan menggerakkan imunisasi massal maka wabah polio tidak akan tersebar.

"Kayak kita dulu pernah punya polio kalau semua tidak dilakukan, apa namanya imunisasi gitu ya, satu saja kena bisa nyebar ke yang lain. Jadi saya tetap meminta, pemerintah pusat mengambil tanggung jawab, untuk kasus pandemik yang sifatnya global dalam skala nasional," tutupnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya