Pemerintah daerah harus tetap menyediakan layanan transportasi publik, sekalipun ada imbauan masyrakat untuk beraktifitas di rumah ditengah wabah virus corona.
"Transportasi publik tetap harus disediakan pemerintah pusat dan pemda," kata Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3).
Ucapan Presiden Jokowi itu berkaitan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membatasi operasional transportasi umum untuk mencegah penyebaran virus corona.
Kebijakan Gubernur Anies juga dimaksudkan untuk memaksimalkan imbauan untuk bekerja dari rumah bagi pegawai dan karyawan. Termasuk juga, sekolah yang diliburkan.
Hanya saja, akibat imbauan itu justru terjadi penumpukan penumpang di halte transjakarta dan stasiun MRT di mana pembatasan armana dan penumpang tidak sebanding dengan pengguna moda.
Bagi Presiden Jokowi, paling penting saat ini adalah bagaimana langkah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi, kata dia, harus dapat memastikan penumpang menjaga jarak dengan penumpang lainnya.
"Dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran Covid-19. Kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah perlu terus untuk kita gencarkan," jelasnya.
Hal lain yang perlu diperhatikan transportasi publik, lanjutnya, adalah dengan meningkatkan kebersihan moda tersebut. Pesan ini berlaku untuk semua moda, baik kereta api, bus kota, MRT, hingga bus transjakarta.
"Yang penting bisa mengurangi tingkat kerumunan. mengurangi antrean dan mengurangi tingkat kepadatan orang dalam moda transportasi tersebut," katanya.
Selain imbauan tersebut, dia juga mengingatkan agar semua kebijakan besar di tingkat daerah mengenai Covid-19 harus dibahas bersama pemerintah pusat.
"Konsultasi dengan kementerian terkait dan satgas covid-19," pungkasnya.
