Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, M. Yulianto/Net
Sampai saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menangani sebanyak 38 pasien yang masuk pengawasan terkait Covid-19 atau virus corona.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, M. Yulianto, mengatakan dari jumlah tersebut yang telah ditangani Dinkes Jateng, sebanyak 6 pasien masih berkategori Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
Enam pasien dengan kategori PDP tersebut saat ini dirawat di RS. Moewardi dua orang, sementara masing-masing lainnya dirawat di RS. Margono, RSUD Kendal, RSUD Banyumas dan RSUD Kardinah.
"Jumlah dan sebaran sampai hari ini kami di Jawa Tengah masih merawat 6 orang. Belum tentu covid-19 atau virus corona karena ada gejala yang mirip," kata Yulianto, dilansir dari
Kantor Berita RMOLJateng, Selasa (10/3).
Yulianto menekankan masyarakat jangan sampai panik dengan adanya virus corona ini. Menurut dia, dampak panik yang muncul justru memberikan efek lebih buruk bagi banyak sektor di Jawa Tengah.
Menurutnya, virus corona ini masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Dia memaparkan sebelum masuk ke hidung banyak media yang dapat menghantarkan virus tersebut, salah satunya adalah tangan.
Dia menghimbau masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan tubuh dan terus meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Kata Yulianto, rutin mencuci tangan merupakan salah satu menjaga kebersihan dan menghilangkan virus tersebut.
"Ada cara cuci tangan yang bersih, menggunakan sabun dan air mengalir, virus akan mati. Jadi tidak perlu panik beli masker atau hand sanitizer. Cukup cuci tangan bersih rutin dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh," katanya.
Apabila terjadi ledakan pasien virus corona, Yulianto mengungkap pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan rumah sakit khusus yang lokasinya relatif jauh dari pemukiman masyarakat.
Untuk sementara, pihaknya menyiapkan 13 rumah sakit di Jawa Tengah yang siap menampung pasien dalam pengawasan.
"Kami sudah siapkan 13 rumah sakit di seluruh Jawa Tengah. Semuanya siap, memiliki ruang isolasi. Dan kami sedang ajukan APD ke pemerintah pusat," pungkasnya.
