Berita

Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Politik

Agar Tidak Dituduh Macam-macam, DPR Harus Paripurnakan Usulan Pansus Jiwasraya

SABTU, 29 FEBRUARI 2020 | 12:11 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Fraksi Partai Demokrat sangat menyayangkan sikap pimpinan DPR, yang hingga hari ini belum merespons usulan Pansus Jiwasraya.

Demikian yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (29/2).

Untuk itu, Didi pun menyatakan bahwa dirinya tidak habis pikir soal ada apa di balik semua ini.


Padahal menurutnya, jelas-jelas negara mengalami kerugian bahkan sebagaimana yang dikatakan Kejaksaan Agung, kerugian negara meningkat menjadi Rp 17 triliun.

"Betapa super gila mega korupsi ini. Apakah pimpinan sudah buta hatinya? tidakkah mereka bisa merasakan, bahwa lebih dari 5,5 juta pemegang polis menjadi korban penjarahan uang rakyat ini?" ujar Didi Irawadi.

Jumlah itu menurutnya masih bisa ditambah jika dihitung dari jumlah keluarganya. Maka sudah pasti korban mega korupsi jiwasraya adalah puluhan juta rakyat Indonesia.

Wasekjen Partai Demokrat itu pun memberikan perumpamaan, mungkin para pimpinan baru bisa merasakan betapa naasnya jadi korban penipuan, apabila menimpa mereka atau keluarganya.

"Betapa naasnya nasib jutaan rakyat Indonesia tersebut. Banyak dari korban Jiwasraya ini mengadu, menangis dan nyaris putus asa, karena uang yang mereka simpan kelak untuk membayar uang sekolah anak, keperluan mendadak karena sakit, dan utamanya tentu untuk jaminan kematian karena ini adalah asuransi jiwa," jelas Didi Irawadi.

Para dalang penjarahan uang rakyat dalam kasus Jiwasraya, baik itu para pengusaha serakah dan jahat, serta para birokrat nakal atau siapapun yang sudah menikmati uang rakyat itu, Didi menegaskan, harus ditangkap dan hukum seberat-beratnya.

Oleh karena itu, agar pimpinan DPR tidak dituduh macam-macam seolah-olah melindungi pihak tertentu dalam kasus jiwasraya, maka Fraksi Demokrat dan PKS mendesak agar pansus segera diplenokan dalam paripurna DPR.  

"Disana akan terjawab siapa-siapa anggota dewan, siapa fraksi DPR yang masih empati pada nasib rakyat dan mau berjuang total membongkar kejahatan asuransi terbesar ini," demikian Didi Irawadi.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya