Berita

Ketua HIPPI DKI, Sarman Simanjorang/RMOL

Nusantara

Tanggapi Cukai Kantong Plastik, HIPPI DKI: Bikin Ekonomi Tambah Tertekan!

JUMAT, 28 FEBRUARI 2020 | 23:20 WIB

Rencana pengenaan cukai untuk kantong plastik yang telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI (19/2) dinilai tidak tepat oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta. Menurut HIPPI kebijakan tersebut akan menekan kondisi perekonomian.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang yang ditemuu usai menghadiri diskusi "Kerugian Jakarta Akibat Banjir" di Penang Bistro Jakarta, Jum'at (28/2)

"Kita dari pengusaha agak keberatan diberlakukan di saat ini. Karena apa, kondisi kita ini kan kondisi ekonominya jadinya tertekan," ujar Sarman.


Sarman memandang, efek cukai kantong plastik juga berdampak pada daya beli masyarakat yang dinilai akan menurun karena biaya cukai kemasan produk yang dibebankan kepada konsumen.

"Nantinya, dengan adanya cukai plastik ini, yang terbebani juga siapa? ya masyarakat juga, konsumen. Karena plastik akan dibebankan kepada konsumen itu harganya," jelasnya.

"Berarti kan nanti barang-barang yang pakai kemasan plastik mau tidak mau naik, kalau itu naik nanti daya beli masyarakatnya bisa menurun," sambungnya.

Sarman menganggap keputusan terkait pengenaan cukai untuk kantong plastik ini tidak tepat jika dilaksanakan pada saat perekonomiaan negara belum stabil seperti sekarang ini.

Meskipun demikian, Sarman mendukung adanya larangan penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan domestik. Sarman menegaskan hal tersebut dikarenakan masyarakat dinilai belum bijak dalam konteks perilaku penggunaan plastik.

"Kita juga setuju untuk dibatasi. Karena pertama perilaku masyarakat kita masih belum sesuai harapan kita. Membuang sampah masih tidak pada tempatnya. banjir kemarin kita lihat, viral itu videonya, yang ngambang itu apa semuanya, sampah plastik semua gitu loh," pungkasnya. (16Mun)

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya