Berita

Aksi desak pembentukan pansus Jiwasraya/RMOL

Politik

Desak Pembentukan Pansus, Atmaja: Enam Tersangka Kasus Jiwasraya Tidak Cukup!

KAMIS, 27 FEBRUARI 2020 | 14:40 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Tangkap Maling Jiwasraya (Atmaja) gelar aksi di dean Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Kedatangan mereka untuk mendesak wakil rakyat di parlemen dapat segera membentuk panitia khusus (Pansus) pengusutan megaskandal Jiwasraya yang merugikan negara Rp. 17 triliun.

"DPR harus memberanikan diri untuk menggunakan hak angket agar bisa lebih maksimal dalam mendalami kasus ini," kata koordinator Atmaja, Ainur Ridha kepada wartawan.


Ainur Ridha kemudian membandingkan dengan kasus Century yang begitu cepat dibentuk pansus. Walaupun, kerugiannya hanya Rp. 7,4 triliun.

"Tahun 2009 silam wakil rakyat begitu hampir semua fraksi begitu semangat membantuk pansus ketika menghadapi kasus Bank Century dengan kerugian separuh dari Jiwasraya. Lalu setelah satu dekade ini apakah mereka lupa akan sejarah itu?" jelasnya.

Kata dia, sejak skandal maling Jiwasraya menyeruak, banyak praduga-praduga muncul dan menjadi opini yang liar di ruang publik.

"Entah kecurigaan bahwa dana itu dipakai untk dana politik, dugaan keterlibatan Kepala Staff Kepresidenan (KSP), pembiaran adanya kejahatan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga dugaan transaksi goreng saham dengan cara culas oleh perusahaan menteri BUMN Erick Thohir dan Wantimpres Sri Dato Tahir," katanya.

Kalaupun sudah ada langkah hukum oleh Kejaksaan Agung dengan menetapkan enam tersangka dalam kasus Jiwasyara. Menurutnya, hal itu belum cukup jika dibandingkan dengan kerugian negara.

"Enam tersangka dalam kasus yang merugikan negara Rp. 17 triliun tentu sangatlah sedikit," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya