Berita

Gatot Nurmantyo/Net

Politik

AHY Tidak Terlalu Mengkilap, Demokrat Bisa Pertimbangkan Gatot Nurmantyo Sebagai Ketua Umum

JUMAT, 21 FEBRUARI 2020 | 10:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akhir-akhir ini rajin melakukan safari politik ke daerah-daerah. Nama putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat SBY itu memang disebut-sebut sebagai calon kuat ketua umum partai. Agus, disebut sebagai kandidat pengganti SBY di Demokrat.

Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (IndecenterS), Girindra Sandino, mengatakan, AHY memang dipersiapkan SBY untuk menggantikan perannya di Demokrat.

Langkah AHY maju dalam pemilihan gubernur Jakarta, adalah bagian dari skenario SBY melanggengkan dominasi klan Cikeas di Demokrat. Pun, upaya SBY menyorong AHY sebagai calon wakil presiden pada pemilihan presiden yang lalu, juga bagian dari skenario itu.


"Makanya tidak heran jika kemudian sekarang AHY jadi calon ketua umum. Lihat saja, dengan cepat AHY diberi posisi strategis di Demokrat, mulai jadi Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma), sekarang wakil ketua umum," kata Girindra, di Jakarta, Jumat (21/2).

Padahal, kata Girindra, Kogasma itu adalah lembaga baru yang terkesan dibentuk mendadak, semata untuk mengakomodir AHY yang gagal jadi gubernur Jakarta dan cawapres. Jadi, sangat kentara sekali skenario SBY menyiapkan AHY sebagai calon pemimpin Demokrat di masa datang.

Terkait seberapa kuat kans AHY jadi nakhoda Demokrat, Girindra menjawab, peluangnya sangat besar. Sebab SBY masih jadi penentu di Demokrat. Pengaruh SBY masih kuat di Demokrat.

"SBY masih menentukan di Demokrat. Karena itu ya kans AHY jadi Ketum Demokrat sangat besar sekali," ujarnya.

Namun, jika kemudian ini dikaitkan dengan konstelasi Pilpres 2024, Demokrat harusnya mulai mempertimbangkan mengelus sosok lain. Tidak terus tergantung pada klan Cikeas.

Walau Pilpres 2024 masih jauh, tapi jika melacak kontestasi politik yang pernah diikuti AHY, nilai jual putra sulung SBY ini tidak terlalu mengkilap. Masih kalah oleh sosok lain seperti Anies Baswedan, atau Ridwan Kamil yang disebut banyak pihak, calon kuat Capres 2024.

"Nilai jual AHY sendiri memang sampai saat ini masih kalah oleh Anies atau Ridwan Kamil. Digadangnya AHY sebagai Ketum Demokrat adalah cara untuk mengkatrol nilai jual AHY," ujarnya.

Girindra sendiri berpendapat, Demokrat mulai dari sekarang sudah memikirkan calon alternatif lain yang lebih punya magnet politik. Dia
menyebut nama Gatot Nurmantyo, eks Panglima TNI yang bisa dipertimbangkan untuk digaet Demokrat. Jenderal Gatot walau namanya sekarang seakan tenggelam, tapi punya magnet politik yang lebih mungkin dikapitalisasi.

Status Gatot sebagai mantan Panglima TNI, jadi nilai jual tersendiri. Pun, statusnya sebagai pensiunan jenderal bintang empat. Sepak terjang Gatot juga dulu sempat memikat publik.

"Saya pikir, Gatot bisa dipertimbangkan untuk digaet Demokrat," ujarnya.

Gatot setidaknya jika dibandingkan dengan sosok berlatar militer lainnya seperti Prabowo Subianto, kata Girindra, kelasnya setara. Berbeda jika kemudian jika AHY berhadapan dengan Prabowo. Ada hambatan psikologis politik mengingat AHY bukanlah jenderal. Meski sama-sama mantan tentara.

"Saya pikir suasana psikologis ini akan terasa di tengah publik, andai nanti misalnya, andai nih, AHY bisa maju ke Pilpres dan lawannya itu adalah Prabowo. Berbeda kalau itu lawannya adalah Gatot," ujarnya.

Namun memang dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi. AHY bisa saja jadi kuda hitam, jika dipoles dengan cerdas oleh pendukungnya. Dan, Pilpres masih jauh. Menempatkan AHY di pucuk pimpinan Demokrat, adalah satu-satunya cara untuk menaikan nilai jualnya.

"Hanya cara itu. Tak ada strategi lain," demikian Girindra.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya