Performa demokrasi Indonesia cenderung menurun sejak reformasi 1998.
Faktor-faktor utama yang menyumbang turunnya kualitas demokrasi antara Iain kebebasan sipil yang menyempit. intoleransi yang menguat, populisme, korupsi dan bangkitnya oligarki.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nagara Institute (NI), Akbar Faizal saat peluncuran NI sekaligus rilis daerah terpapar dinasti politik sebagai dampak oligarki parpol, di Ruang Indonesia Raya, Hutan Kota Plataran, Kawasan GBK, Jakarta (17/2).
Hadir, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, dan pakar komunikasi politik, Effendi Gazali.
Temuan NI, sebesar 17.22 persen hasil pemilihan anggota DPR 2019 terpapar dinasti politik. Atau sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik.
Partai Nasdem (33,90 persen), Partai Golkar (31,58 persen), PDI Perjuangan (21,18 persen), Partai Gerindra (18,52 persen), Partai Demokrat (18,18 persen), PAN (16,67 persen), PPP (13,28 persen), PKS (8 persen), dan PKB (5,17 persen).
Temuan lain yang juga sangat menarik adalah besarnya politik dinasti di Sulawesi Barat. Dengan 4 kursi yang diperebutkan di Sulawesi Barat, sebanyak 3 orang atau 75,00 persen anggota terpilih terikat dengan dinasti politik.
"Sulawesi Utara menyusul di peringkat kedua. Dari 6 kursi yang diperebutkan di Sulawesi Utara, 4 kursi atau 66,70 persen terpapar dinasti politik," terang Akbar Faizal.
Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat ketiga. Dari 17 kursi yang diperebutkan di Sumatera Selatan, sebanyak 11 orang atau 64,70 persen anggota terpilih terikat dengan dinasti politik.
"Sulawesi Selatan menyusul di peringkat keempat. Dari 24 kursi yang diperebutkan di Sulawesi Selatan 11 kursi atau 45.80 persen terpapar politik dinasti," lanjut politisi Partai Nasdem ini.
Provinsi yang termasuk dalam peringkat lima adalah Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara dengan persentase anggota DPR terpapar dinasti politik sebesar 33.33 persen.
Di Pulau Jawa, Yogyakarta menempati posisi terpapar dinasti politik tertinggi, yakni sebesar 25,00 persen. Disusul Banten sebesar 22,7 persen, Jawa Barat sebesar 17,6 persen, Jawa Timur sebesar 11,5 persen, dan Jawa Tengah sebesar 9,1 persen.
"Sementara jika kita tilik dalam sudut pandang pulau-pulau besar di Indonesia, maka Sulawesi menempati urutan pertama terpapar politik dinasti dengan 42,00 persen. Dengan 50 kursi legislator di tingkat pusat yang diperebutkan di Sulawesi, 21 kursi dikuasai oleh anggota yang terpapar dinasti politik," tutur Akbar Faizal.
Menyusul di belakangnya Sumatera sebesar 18,25 persen (23 dari 126 kursi), Kalimantan 17,50 persen (7 dari 40 kursi), Maluku-Papua 15.00 persen (3 dari 20), Jawa 13,73 persen (42 dari 306), dan Bali-Nusa Tenggara 9,09 persen (3 dari 33).
