PPP: Menteri Agama Tidak Mungkin Sembarangan Tunjuk Pejabat Muslim Jabat Plt Dirjen Bimas Katolik

Menteri Agama Fachrul Razi jangan ambil pusing adanya tekanan dalam pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Setiap pejabat yang ditempatkan, harus melalui mekanisme dan sesuai aturan.

Begitu dikatakan anggota Komisi VIII DPR, Iip Miftahul Choiry meganggapi polemik penunjukan jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik di Kementerian Agama. Posisi jabatan itu diisi sementara oleh Sekretaris Jenderal Kemenag, Nur Kholis Setiawan, yang notabene bukan beragama Katolik.

“Setiap penempatan pejabat, pedomannya adalah aturan. Ada mekanismenya. Termasuk memilih pejabat yang memenuhi kelayakan dan kepatutan. Itu tidak bisa hanya dilihat dari golongan mana, dari suku apa dan agamanya apa,” kata Iip Miftahul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Dia meyakini Fachrul Razi tidak sembarangan dalam menentukan orang untuk mengisi jabatan di Kementerian Agama.

“Pada dasarnya kita memaklumi. Saya rasa Menag butuh waktu dalam memilih orang untuk mengisi kekosongan jabatan, dan juga tidak bisa sembarang, harus melalui open bidding,” jelasnya.

Politisi PPP ini meminta kepada masyarakat untuk tidak terlalu berpolemik dengan penunjukan Nur Kholis tersebut.

"Sudan lah, Kementerian Agama jangan dibuat gaduh terus. Beri kesempatan Menteri Agama dan jajarannya untuk bekerja. Beri waktu Pak Fachrul Razi membenahi Kementerian Agama supaya lebih baik lagi. Jangan dibikin gaduh terus, nanti urusan umat malah terganggu,” urainya.

Dia memberikan jaminan bahwa Komisi VIII akan terus mengawasi kinerja Kementerian Agama supaya target kinerja dapat tercapai dengan sempurna.

“Kami di Komisi VIII juga sudah diingatkan dan akan terus diingatkan. Kami juga pasti ‘pelototi’. Kalau ada yang kurang, pasti kami evaluasi lagi, kami ingatkan dan kami arahkan lagi,” pungkasnya.