Wuih, Menteri Galak

MEMBACA majalah Tempo edisi 3-9 Februari 2020 berjudul depan "Murka Menteri Siti" cukup mengejutkan.

Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan galak sekali. Berkaitan dengan pemutusan kerja sama sepihak dengan Yayasan WWF Indonesia. Efeknya program konservasi satwa langka dapat terbengkalai. Alasannya ruang lingkup WWF yang meluas, publikasi klaim sepihak, serta kampanye medsos tak sesuai fakta. Pemutusan sepihak ini dinilai sewenang wenang dan melanggar hukum perjanjian.

Ketika kerusakan hutan luar biasa besar dimana tercatat 1,47 juta hektare penebangan hutan terjadi per tahun, maka kontribusi WWF Indonesia cukup besar pula. Kegiatan konservasi hutan termasuk perlindungan hewan di taman-taman nasional sangat bermakna. Dengan hilangnya dana 350 miliar per tahun, maka kegiatan lingkungan hidup WWF Indonesia menjadi terhenti. Kerusakan hutan lebih besar mengancam.

Galaknya Menteri Siti Nurbaya membarengi galaknya Menko Luhut Panjaitan. Luhut yang memang "panasan" dan ceplas-ceplos. Ia akan melibas siapa pun yang membuat kegaduhan negeri (padahal yang bikin gaduh pak presiden hi hi), ngamuk saat Gubernur Kalsel tidak datang menghadiri undangannya, serta marah-marah ketika Jokowi dituduh bohong soal kebakaran hutan. Andre Rosiade kena semprot saat mengaitkan Luhut dengan proyek KCN dan KBN "Saya tumbuk mulutnya!" katanya.

Satu Menteri yang galak juga yaitu Menteri Agama. Agama yang diimbau untuk santun, toleran, dan tidak radikal justru memiliki Menteri yang galak dan "radikal".

Sejak isu celana cingkrang, cadar, khilafah hingga hal "radikalisme" nada kebijakannya selalu galak. Di samping menolak pemulangan WNI yang ikut ISIS, Menag juga "mengobrak-abrik" buku agama. Untungnya setiap statemen galak direaksi publik. Kini Pak Menteri nampaknya agak tiarap ucap.

Semua kebijakan menteri menjadi tanggung jawan presiden, maklum sistem kita adalah presidensial. Tak ada menteri yang salah sepanjang tak dicopot. Presiden pun pernah menyatakan bahwa tidak ada visi dan misi menteri, yang ada adalah visi misi Presiden. Sentralisasi.

Sebenarnya presiden pun galak juga. Instruksi agar jalan tol dijual, BPJS dinaikan tarif, pemotongan dana pensiun Asabri dan Taspen saat integrasi kepada BPJS Tenaga Kerja, kenaikan tarif listrik dan harga BBM, hingga kebolehan hutan lindung diubah menjadi perkebunan adalah kebijakan galak.

Bandelnya juga ada, yakni tidak mau mengikuti Putusan MA soal Karhutla. Mungkin karena suka baca buku komik anak bandel Sinchan.

Sayangnya para menteri dan presiden itu galaknya kepada rakyatnya sendiri. Padahal alangkah indahnya jika mereka itu galaknya justru kepada negara atau bangsa lain. Tentu dalam rangka menjaga wibawa dan kedaulatan negeri.

Galak kepada investor asing yang seenaknya, galak kepada negara Cina yang menginjak-injak Natuna, galak kepada Amerika yang memainkan Freeeport, galak pada gerakan separatisme Papua, atau galak kepada TKA ilegal yang harus segera diusir.

Galak kah pemerintah pada penguras kekayaan rakyat dan negara. Para komprador, kolaborator, dan koruptor?

M Rizal Fadillah
Pemerhati Politik